Take a fresh look at your lifestyle.

LSM AMUK Minta Pemkot Kembalikan Penghuni Rusunawa Kraton

153

TEGAL – LSM Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) soroti permasalahan warga penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Sebab, di tengah kesulitan ekonomi selama pandemi, para penghuni Rusunawa harus kehilangan tempat tinggalnya, lantaran telah habis masa sewa.

Melalui pesan tertulis yang diterima menyebut, sesuai UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, PP Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun, Permen PUPR Nomor 01/PRT/M/208 dan 19/PRT/M/2019 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun menjelaskan, memprioritaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai penghuninya.

Ketua LSM AMUK, Komar Raenudin mengatakan, pada 28 Februari dan 1 Maret 2021 terdapat kejadian menohok yang tak sepantasnya dilakukan pihak pengelola. Pasalnya, para penghuni Rusunawa diminta mengosongkan huniannya.

“Dengan waktu enam tahun sangat sulit bagi MBR untuk dapat membeli rumah atau keluar dari Rusunawa. Apalagi dengan kondisi pandemi, semua perekonomian turun drastis,” ungkap Komar Raenudin yang akrab disapa Udin.

Menurut Udin, seharusnya pengelola dapat mencontoh Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membebaskan biaya sewa rusun karena pandemi, bukan malah mengusir mereka.

Dengan penghasilan yang rendah, menjadikan mereka kesulitan memiliki tempat tinggal sendiri, maka Rusunawa menjadi satu-satunya harapan untuk hunian tempat berlindung dan melindungi anggota keluarganya.

Sebanyak 20 dari 47 penghuni yang ditemui, saat ini terpaksa menggantungkan hidupnya di sejumlah saudara. Bahkan, ada pula beberapa kepala keluarga yang menumpang hidup di rumah temannya, sementara istri dan anak-anak mereka pulang ke rumah orang tua.

Padahal, lanjut Udin, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR membangun Rusunawa agar MBR mendapatkan hunian yang layak dan tidak menjadikan mereka sebagai Tuna Wisma.

“Secara umum, hakikat penyelenggaraan dan pengadaan Rusunawa oleh Pemerintah Pusat merupakan upaya pemerintah dalam melindungi rakyatnya dari keterlantaran, sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945 beserta amandemennya,” terang Udin.

Ditambahkan dia, dengan dalih apapun pengelola tidak dibenarkan melakukan pengusiran paksa terhadap masyarakat yang belum mampu mandiri dan masih ketergantungan dengan hunian bantuan pemerintah. Terlebih, dengan kondisi wabah pandemi yang masih menghantui kehidupan menjadikan mereka sulit untuk mencari nafkah.

Udin mengaku sepakat jika Rusunawa bukan sebagai hunian seumur hidup dan digunakan secara bergantian untuk calon penghuni yang sudah mengantre. Namun, semua harus ingat bahwa dibangunnya Rusunawa itu untuk menciptakan masyarakat yang mansjri sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2011.

“Di sana pun mengatur tentang pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pendidikan atau pelatihan berwirausaha secara kelompok. Sudahkah itu dilakukan oleh pengelola,” tanya Udin.

Oleh karena itu, pihaknya berharap dan meminta kepada DPRD Kota Tegal untuk dapat melindungi warga yang ada di Rusunawa dari keterlantaran. Selain itu, pihaknya juga berharap tidak ada pengusiran lagi terhadap penghuni Rusunawa.

“Kalau toh mereka belum memiliki hunian agar dapat dikembalikan lagi ke Rusunawa dan kami meminta agar ada evaluasi atau survei terhadap calon penghuni baru,” tutupnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA