Take a fresh look at your lifestyle.

Logika Res-Publica : Dari Perpustakaan Hingga Rusunawa

Oleh: Hudjolly

172

PERTAM kali mengunjungi perpustakaan Kota Tegal, awal Maret 2021, sebuah gedung mentereng dengan tangga menuju ruang pajang-baca buku di lantai dua. Meski ada secuil ruang dan sejumput buku di lantai satu, sisi kanan gedung perpustakaan. Tak menarik. Gedung perpustakaan ini sudah melintasi setidaknya dua kepemimpinan kepala daerah, dan selama beberapa tahun ke depan berada di era kepala daerah yang ketiga. Tidak ada geliat perbukuan yang mengairahkan.

Menghidupkan perpustakaan sebagai pusat literasi warga kota pastilah tidak menggiurkan dibanding mempercantik wajah Alun-alun kota Tegal. Alun-alun berganti wajah setiap kepemimpinan walikota, entah apa dasar rasionalitas kebijakan itu. Wajah perpus, biar saja awet dengan wajah nan suram. Suram lantaran gedung megah itu seperti kuburan buku, berisi tumpukan –deretan buku yang–dalam subjektivitas penulis–sudah cukup usang, tidak menyediakan polemik keilmuan modern yang setiap hari berkembang tiada henti. Tidak ada dahaga bacaan yang bisa direguk. Memang jumlah fisik berjilid kertas yang menyerupai buku-buku itu “cukup banyak”, tetapi jangan tanyakan variasi tema, judul yang memuat aktualitas perkembangan ilmu pengetahuan 10 tahun terakhir. Minim. Ruang baca pun terasa “mati”, tak ada kegembiraan.

Kebijakan Kota dan Literasi

Sudah selayaknya perpustakaan menggambarkan pergulatan paradigma warga kota, apa-apa saja yang digandrungi pembaca tercermin di situ. Masih beruntung ada sejumput pojok yang menyediakan buku dari novelis dan penulis Tegal. Dalam jagat hermeneutics, isi perpus menjadi tanda dari pikiran warga kota dan tentu saja, selera birokratnya. Serupa isi lemari pakaian menjadi tanda dari selera pemiliknya, dan isi kulkas menandakan bagaimana aksi emak di dapur. Jangan dilupakan bahwa setiap tanda mengindikasikan hal yang lebih besar, seperti selera pakaian mengindikasikan isi dompet pemiliknya.

Kuburan buku di perpus mengindikasikan tak ada kegembiraan berpolemik, gairah intelektualitas dan perminatan ilmu dari pengambil kebijakan nampak lesu. Tanda-tanda ini menunjuk indikasi yang lebih besar. Jangan-jangan cara berpikir yang digunakan para pejabat itu konservatif, memandang pembangunan adalah soal
mempermegah bangunan, menambah
gedung-gedung berlantai susun. Epistem
pembenahan kota berpijak pada bagaimana menerjemahkan produk-produk aturan dari Jakarta lalu menyusun aturan turunan dan program breakdown-nya.

Dari beleidsregel ke beleids lagi. Melihat tanda-tanda itu, rasanya perlu menyelam ke realitas di balik itu semua yakni mencari tahu kembali apa logic of development Kota Tegal. Untuk apa-apa sih sebenarnya suatu kebijakan diketok, suatu proyek fisik dibiayai duit negara? Apakah pembangunan itu untuk kepentingan publik ataukah uang APBD memang dapat
dialokasikan untuk memback up secara tak langsung logistik politik? Jadi asal ada yang dibangun, fisik dikerjakan, selesailah urusan pembangunan. Soal pikiran warga yang perlu dirawat oleh APBD melalui literasi kota dianggap tidak penting karena sifatnya intangible alias ora katon.

Kota Tegal daerah kecil unik yang luasnya tidak lebih dari 5 kali luas Universitas Sriwijaya tapi menelan logistik politik besar. Maka dapat ditautkan, akar masalah yang menyeret dua walikota Tegal terdahulu bertitik dari problem logic of development itu. APBD menjadi barang yang harus bisa mengalir, mengkompensasi logistik politik. Lalu, adakah yang bisa “dipetik” dari membiayai perpustakaan? minim, dengan logika semacam itu perpus tak menarik dibiayai. Sepa. Masalahnya problema semacam itu tidak hanya menggejala di puncak manajemen kota, tapi berpotensi merembes ke bawah. Item pembangunan fisik adalah “berkah rejeki” dari negara.

Tidak ada rasio bahwa segala bentuk bangunan atau benda fisik itu dibangun atas dasar kepentingan publik, uang negara mesti bernilai res-publica, kembali ke publik. Karena publik lah yang berdaulat. Pengabaian atas prinsip res-publica dapat dilihat dari contoh sederhana: sengkarut rusunawa di media. Bangunan yang dibiayai negara itu logic of developmentnya untuk menopang hunian warga, artinya berorientasi ke kebutuhan publik. Bangunan rusunawa bukan aset yang dibiayai agar ada refund sebagaimana negara membiayai jalan tol, ada refund yang jelas dan terukur. Cukup menggelikan jika pengelolaan rusunawa yang berdasar pada beleids itu tiba-tiba menjelma menjadi selayaknya penghasil pendapatan daerah.

Sewa-menyewa sekedar instrumen administratif agar tidak ada privat klaim dan membantu pengelolaan. Res-publica lebih konstitutif ketimbang sandaran beleids. Kalau beleids itu membentuk tembok publik, beleids lah yang mesti dikoreksi, bukan publiknya yang di represi. Animo publik Tegal terhadap rusunawa yang demikian tinggi membuka tabir tanda baru bahwa akan ada uapaya membuat project refund baru melalui pembangunan gedung rusunawa anyar. Meskipun dalam sengkarut itu nampak tanda-tanda pemkot Tegal tidak amanah dalam menjaga aspek
res-publica bangunan negara ini, tetapi dapat dipastikan proposal gedung rusunawa baru bakal segera diusulkan ke Jakarta.

Project sejenis ini potensi refundnya lebih menggiurkan dibanding mencari penyelesaian sosiologis tentang pengakhiran batas waktu hunian, ataupun menggarap program membangkitkan kembali literasi warga kota. Jika tidak ada orientasi refund, Pemkot Tegal harus membuktikan tidak akan ada pembangunan baru rusunawa sampai tatakelola rusun itu sungguh-sungguh terbukti berorientasi ke publik.

Dari Literasi ke Res-publica

Literasi warga kota perlu kembali digiatkan. Melalui literasi warga menjadi melek bahwa setiap pembangunan beresiko menghasilkan problema sosiologis baru. Penataan wajah pusat kota yang berkali-kali terbukti selalu menyisakan residu sosiologis masyarakat kota yang tidak kunjung clear. Sementara itu di luar pusat kota, di daerah pinggiran seperti Tegalsari dan seputar pelabuhan terlihat semakin kumuh, realitas semacam ini juga mendatangkan problem sosiologis baru. Maklum, di pesisir, setiap detail pembangunan tidak lepas dari pengamatan warga yang melek, bisa jadi
pesisir ini kategori daerah yang termasuk “tidak empuk” untuk jenis pekerjaan pembangunan yang berorientasi refund. Terlalu banyak mata.

Melalui literasi warga kota, akan membuka kembali diskusi publik, ruang-ruang bertukar pikir antara pemegang kebijakan dengan khalayak, bahwa logika pembangunan itu benar-benar berorientasi pada kepentingan publik dan tidak
didominasi dalam ruang formal birokrasi. Kisah rusunawa, kisah alun-alun dibedah dalam kajian publik terbuka, dimana semua orang bisa terlibat dan melihat. Demokrasi akan kembali terasa berdenyut di ruang publik, tidak sekedar demokrasi normatif yang berpusat di ruang-ruang formal eksekutif-legislatif. Ruang diskusi
publik dan interaksi pemkot-warga kota tidak boleh “diselesaikan” dengan dalih argumen teknologis, ada medsos yang menjadi medium interaksi.

Informasi-pengetahuan dan polemik informasi tidak cukup disuplay dari gawai yang mengandalkan sepenggal alinea via status-komen medsos. Kemerdekaan informasi via keluasan data byte bukan ruang memadai bagi interaksi citizenship pengelola negari, antara warga dengan manajer kota, antara yang memilih dan yangterpilih. Karena di dalam medium teknologis masih ada jeda kuasa nodes. Ada server, cloud, system yang memperantarai semua interaksi. Tidak ada yang langsung, yang ada mediumisasi techne. Medium ini ruang baru yang mesti dipahami pula melalui literasi.

Semakin banyak kebaruan pengetahuan yang dipahami publik akan meningkatkan rasio publik dan semakin tanggap pula dengan persoalan yang dihadapi pemerintah kota. Jadi tidak ada pemusatan kekuasaan di satu simpul: pusat kota. Melalui literasi yang kuat, warga kota mengetahui persis kedudukan, asal muasal dan episteme setiap peraturan yang diproduksi pemkot. Sehingga aparatur di pemkot tidak menjadi pemegang tunggal tafsir kebenaran peraturan, beleids yang serba dirujukkan hingga pusat jadi kertas sakti tata kelola kota. Padahal kepentingan publiklah sebagai dasar alasan, dan argumen konstitutif yang harus dirujuk dari setiap kebijakan kota.

Rasio yang mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus berorientasi pada kepentingan publik inilah yang dahulu oleh Bung Karno diperkenalkan dengan istilah res-publica, ruang dimana masyarakat menjadi mitra berpikir dari pemerintah, masyarakat bukan diposisikan sebagai objek pemerintahan. Pemerintah mencari
untung dari warganya? No way. Dengan res-publica pemerintah kota mengabdi pada orientasi kepentingan publik kota, bukan semata-mata menjaga agar beleids-beleids dan aneka aturan dari negara, dari kepala daerah itu dijalankan sebagaimana bunyi teks. Pun instansi non pemerintahan di sekitar pemkot bukanlah lembaga yang selalu meng-aminkan setiap kebijakan kepala daerah, lalu bersandar dalil “ketertiban” melakukan pengamanan sekalipun berada di area kebijakan publik yang sejatinya menjadi gawean Satpol.

Maka problem-problem dilematis yang berdalil pada penegakkan perda, penegakan aturan, penegakkan perwal seperti kisah rusunawa, kisah pemadaman lampu jalan perkotaan, bahkan kisah kolusi yang terus berulang menjerat petinggi
pemkot, sampai kisah pengondisian proyek APBD dapat dibaca ulang melalui logika res-publica. Agar terbentuk kembali semangat kemitraan antara warga-eksekutif￾legislatif ke depan, tidak boleh ada hattrick soal rasuah di Kota Tegal, tak boleh ada kaukus pemusatan kekuasaan di Kota Tegal. Biarkan publik berdialektika dengan para punggawa kota. Masyarakat kota yang menyadari posisi ke-public-kan dari setiap kebijakan publik dapat diperkuat melalui gerakan literasi yang sebenarnya. Dan soal literasi itu
mari diawali dari perpustakaan yang hidup: ruang diskusi publik Tegal. (**)

Hudjolly,
Lahir di Pesisir Tegal, Pecinta Buku

BERITA LAINNYA