Take a fresh look at your lifestyle.

Langgar RTRW, PT Daehan Global Dikenai Sanksi Ganti Lahan 31 Ha

224

lBREBES – PT Daehan Global selaku pemilik pabrik garmen di Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes dikenai sanksi harus mengganti lahan seluas 31 hekatere (Ha), atas lahan yang digunakan untuk mendirikan pabrik tersebut. Sanksi itu diberikan atas dasar rekomendasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, menyusul adanya pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes, dalam pendirian pabrik garmen yang kini telah beroperasi tersebut.

Dalam pelanggaran itu, PT Daehan Global diduga telah melayahi izin lahan yang telah dikeluarkan. Dimana, luasan lahan yang telah diizinkan untuk kawasan pabrik hanya 6,3 ha, namun kenyataan di lapangan mencapai 22 ha. Pelanggaran lain, diduga pabrik itu ada yang berdiri di lahan berstatus hijau atau lahan yang peruntukannya bagi pertanian, dan tanah milik negara.

“Sesuai rekomendasi dari Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang-red), yang bersangkutan (PT Daehan Global-red) harus mengganti 2,25 kali atau sekitar 31 ha lahan pengganti,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Kabulaten Brebes, Djoko Gunawan, Sabtu (15/9).

Dia menjelaskan, rekomendasi dari Kementerian ATR itu dikeluarkan tahun 2019 ini. Salah satu poinnya, luasan lahan sesuai izin yang telah dikeluarkan hanya 6,3 ha, namun pelaksanana di lapangan melebihi dari luasan tersebut. Sehingga Kementerian ATR menggeluarkan rekomendasi lahan pengganti bagi investor yang bersangkutan. “Menindaklanjuti adanya rekomendasi ini, kami hari ini juga telah memanggil pihak investor untuk membicarakan kapan rekomoendasi ini direalisasikan. Lokasi lahan penggantinya dimana, juga masih dalam pembahasan bersama tim dari Pemkab Brebes,” jelasnya.

Menurut dia, pelaksanaan rekomendasi dari Kementerian ATR itu masih dalam proses. Nantinya, setiap enam bulan sekali Pemkab juga diminta melaporkan proges atau perkembangan dari realisasi pengganti lahan tersebut. “Kita saat ini sedang proses. Kami juga nanti diminta enam bulan sekali melaporkan perkembangannya ke Kementerian ATR,” tandasnya.

Di singgung terkait adanya perluasan pabrik PT Daehan Global di sebelah barat, yang belum mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Djoko mengatakan, persoalan itu juga pihaknya bahas bersama invertor dalam pertemun tersebut. Bahkan, Pemkab melalui instansi terkait sudah memberikan peringatan agar proyek peluasan pabrik dihentikan sementara, hingga seluruh izin telah digantongi. “Untuk persoalan ini, kami sudah melayangkan peringatan secara lisan agar kegiatan pekerjaan dihentikan hingga izin IMB keluar,” paparnya.

Sementara Perwakilan PT Daehan Global, Nanang saay dikonfirmasi menjelaskan, luasan lahan yang diperbolehkan sesuai izin seluar 6,3 ha. Sedangkan di lapangan, lahan yang digunakan mencapai 8,1 ha. Sementara lahan yang ada di bagian belakang kawasan pabrik memamg berstatus lahan hijau atau basah. Lahan itu saat ini sedang di proses perizinannya. “Izinnya hanya 6,3 ha, tetapi Lalan yang digarap untuk pabrik mencapai 8,1 ha. Ini sedang kami kordinasikan dengan Pemkab”, ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, terkait bangunan pondasi untuk perluasan pabrik di sisi barat, saat ini masih dalam proses. “Izin IMB masih dalam proses bagi lahan untuk pengembangan pabrik Yang jelas, kami akan patuh sesuai aturan yang ada,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA