Take a fresh look at your lifestyle.

Korban Lebih Dari 3 Siswa, SD Sidamulya 01 Diguncang Kasus Pedophilia

499

WARUREJA – Kasus dugaan pedophilia mencuat di SD Sidamulya 01, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Korban dugaan pelecehan terhadap siswa SD itu lebih dari tiga  orang. Diduga pelaku pedophilia, yakni  seorang tenaga administrasi di SD Sidamulya 01 dengan inisial FZ (40).

 

Kasus itu membuat warga Desa Sidamulya, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, resah. Hal itu diketahui setelah dua orangtua siswa yang mengadukan dugaan pencabulan itu ke pihak sekolah.

 

Pengaduaan orangtua siswa tersebut dibenarkan Kepala SD Sidamulya 01, Nuryasin saat ditemui, Rabu (15/1). Ia mengatakan, dua orangtua siswa mengadukan dugaan pedophilia terhadap anak-anaknya pada Selasa (14/1). Keduanya mengadu tentang dugaan seorang tenaga administrasi yang juga warga Sidamulya di sekolahnya yang melakukan pelecehan seksual terhadap siswa kelas 3. Namun, pihaknya tidak mengetahui secara jelas dugaan pelecehan seksual yang dilakukan pegawai wiyata bakti itu.

 

“Kami bertanya kepada siswa yang dilaporkan itu. Tapi, siswa itu mengaku hanya diajak jalan-jalan. Tidak mengaku diapa-apakan oleh orang ini,” terangnya.

 

Dikatakan, pihaknya belum melakukan klarifikasi terhadap tenaga administrasi tersebut. Pasalnya, sejak Senin-Rabu (13-15/1) yang bersangkutan tidak hadir ke sekolah. Dirinya secara pribadi juga telah menghubungi FZ melalui whatsapp dan telepon, namun belum mendapatkan respon. Hingga kini, belum ada tindakan sekolah atas laporan tersebut.

 

“Kami menginginkan ketemu dulu dengan yang bersangkutan. Kami akan melakukan upaya kekeluargaan terlebih dahulu,” ujar Nuryasin.

 

Menurut dia, pengaduaan dugaan pelecehan terhadap anak itu, baru kali pertama di SD tersebut. Namun, selama ini beredar kabar bahwa tenaga administrasi itu kerap mengajak siswa laki-laki jalan-jalan. Akan tetapi, kejadiaan itu dilakukan setelah sepulang sekolah. Bahkan, pihaknya juga telah menyampaikan ke para siswa untuk menolak untuk diajak ZF saat di luar jam sekolah.

 

“Kalau pemerintah desa, BPD, komite sekolah, dan warga minta untuk dikeluarkan. Tapi, kami melakukan hal itu harus sesuai dengan aturan,” katanya. (Wiwit/red03)

BERITA LAINNYA