Take a fresh look at your lifestyle.

Komunitas Cover Wedding Audensi Dengan Bupati Pemalang

39

PEMALANG,smpantura.com – Kominitas cover wedding melakukan audensi dengan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo terkait dengan penyelenggaraan hajatan pada saat masa pandemi. Komunitas tersebut berharap ada kelonggaran terkait dengan pelaksanaan hajatan, sebab apabila tidak ada hajatan, otomatis mereka tidak ada pemasukan pendapatan.

“Beberapa hari lalu kita dari komunitas cover wedding sudah menghadap bupati dan langsung diterima langsung di kantornya. Kami menyampaikan keluhan ke bupati dengan adanya kebijakan dari pemerintah pusat, dimana ada pelarangan kegiatan hajatan, dimana kebijakan tersebut dinilai memberatkan kita,” ujar, Rahmat, Ketua Komunitas Cover Wedding, baru baru ini.

Ia mengatakan, pihaknya dari cover wedding siap membantu segala program pemerintah tetapi, pihaknya sangat terdampak dan meminta sedikit celah biar tetap bisa bekerja. Bahkan pihaknya sudah beraudensi di dengan perwakilan. Keputusan atau
sikap bupati sudah disampaikan pada pihaknya yaitu salah satu poinnya bupati tidak akan melarang segala hajatan yang sedang berlangsung tetapi juga tidak membebaskan secara bebas. Hal itu disebabkan keterbatasan aturan
dari pemerintah pusat, tetapi sebentar lagi ada aturan mendagri yang mengatur
daerah bukan zona merah pasti nanti ada celah untuk semua beraktivitas kembali. Bupati menyampaikan beraktivitaslah sebagai mana mestinya pemerintah
tidakk membubarkan tetapi patuhi protokol dan setandar operasional yang berlaku. Secara umum pihaknya mendukung dengan adanya kebijakan pemerintah yaitu adanya PPKM di Pemalang. Namun kebijakan tersebut diharapakan ada kelonggaran untuk menggelar hajatan. Pihaknya dari komunitas vendor wedding Pemalang sebagian besar menggantungkan hidup di kegiatan hajatan, baik perias, katering, sewa tenda maupun lainnya.

Dalam pertemuan internal komunitas tersebut, sebelumnya, ia mengatakan, pihaknya memohon pada pemerintah agar tetap memperhatikan nasib keberlangsungan kehidupan mereka. Mereka berharap Pemda Pemalang memberikan solusi yang terbaik buat para pelaku industri wedding. Ratusan bahkan ribuan orang yang menggantungkan mata pencahariannya melalui kegiatan hajatan. Apabila kondisi tersebut tidak segera dicarikan solusi dikuatirkan bisa berdampak tidak baik untuk Pemalang. Bahkan tidak sedikit dari anggota komunitas tersebut terpaksa menjual barang barang miliknya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Hal itu disebabkan sejak adanya pemberlakuan PPKM nyaris tidak ada pemasukan pendapatan, sehingga mereka terpaksa menjual barang barangnya. Pihaknya berencana untuk audiensi dengan bupati, dan para pemangku kebijakan terkait. Dalam audensi itu mereka akan menyampaikan standar operasional pelaksanaan even pernikahan yang mengacu pada prokes. (T08-red)

BERITA LAINNYA