Take a fresh look at your lifestyle.

Komisi IV DPRD Keluarkan Lima Rekomendasi Soal Kasus Internal RSUD

151

BREBES – Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes, mengeluarkan lima rekomendasi terhadap penyelesaikan kasus internal di RSUD Brebes. Lima rekomendasi itu dikeluarkan setelah Komisi IV melakukan mediasi terhadap semua pihak terkait, baik manajemen, dokter, perawat hingga karyawan RSUD, kemarin.

“Kemarin, semua elemen terkait di jajaran RSUD kami panggil untuk mediasi. Hasilnya, kami memberikan empat rekomendasi terhadap penyelesaian masalah internal RSUD Brebes, yang sempat menghambat pelayanan kepada pasien ini,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes, Mihaimin Sadirin, Rabu (19/2).

BACA JUGA : Layanan Poliklinik Terganggu, Komisi IV DPRD Sidak Ke RSUD Brebes

Dia menjelaskan, rekomendasi pertama, kedepan diminta tidak ada lagi demonstrasi atau mogok kerja para tenaga medis maupun karyawan, hingga menyebabkan pelayanan kepada masyarakat terhenti. Kedua, Komisi IV meminta manajemen agar kedepa tidak ada mutasi atau rotasi dan intimidasi terhadap karyawan terkait kasus tersebut. “Ketiga, Kami harapkan jasa pelayanan umum yang belum keluar segera dicairkan, karena jasa pelayanan umum itu tidak menyangkut sistem atau pola pembagian jasa medis dari sumber BPJS,” jelasnya

Rekomendasi keempat, lanjut dia, komisinya merekomendasi supaya jasa medis bersumber dari BPJS, untuk alokasi bulan Juli segera dicairkan sesuai pola yang disepakati bersama dan dinilai menguntungkan bagi para medis. “Terakhir, jada medis dari BPJS untuk alokasi Agustus, akan dibayarkan kemudian hari. Inj setelah dilakukan pembicaraan untuk penetapan bola yang baru,” terangnya.

Atas rekomendasi tersebut, kata dia, pihak manajemen RSUD Brebes menyepakati dan menyanggupi untuk melaksanakan pembayaran jasa umum tersebut. “Intinya, sudah sepakat, dan jasa umum akan dibayarkan dalan bulan ini,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan karyawan di RSUD Kabupaten Brebes, melakukan aksi penolakan terhadap sistem pembayaran jasa medis yang diterapkan pihak manajemen, Senin (10/2). Para karyawan mendesak sistem pembayaran jasa medis diubah, karena dinilai tidak memenuhi unsur keadilan. Bahkan, lebih cenderung merugikan para karyawan.

Dsmpak aksi itu, pelayanan di Poliklinik RSUD terhambat. Bahkan, layanan rawat jalan tersebut sempat berhenti sementara beberapa jam. Kondisi itu dikeluhkan para pasien, karena mereka sudah antre cukup lama. Bahkan, beberapa di antaranya sudah berada di Poliklinik sejak pukul 07.00.

(b.setiawan-red2)

BERITA LAINNYA