Take a fresh look at your lifestyle.

Komisi I DPRD Dorong Desa Laksanakan Program Padat Karya

- Tangani Dampak Ekonomi Akibat Covid-19

137

BREBES – Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, mendorong setiap desa dapat melaksanakan program padat karya di masing-masing wilayahnya, dengan sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Langkah itu dilakukan sebagai upaya menangani dampak ekonomi akibat mewabahnya virus korona (Covid-19).

Nasirul Umam - Anggota Komisi I DPRD Brebes
Nasirul Umam – Anggota Komisi I DPRD Brebes

Hal itu juga sebagai tindaklanjut diterbitkannya Peraturan Menteri Desa (Permendes) nomor 8 tahun 2020, tentang Penanganan Covid-19 di Desa. “Hari ini kami menggelar rapat dengar pendapat dengan instansi terakit, menyangkut Permedes ini. Selain desa dapat melakukan perubahan APBDesa tahun 2020 untuk alokasi penanganan Covid-19 di tingkat desa, juga bisa melakukan perubahan bagi program padat karya untuk menangani dampak ekonomi dr Covid-19 ini,” ungkap juru bicara Komisi I DPRD Brebes, Nasirul Umam, Senin (6/4).

Dia menjelaskan, sesuai aturan itu, pihak desa diberi kewenangan untuk melakukan penanganan pencegahan Covid-19 di desanya, dengan sumber APBDes. Selain itu juga bisa melaksanakan program padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Itu dimaksudkan sebagai upaya penanganan dampak ekonomi dari mewabahnya virus korona. Sebab, mewabahnya covid-19 itu mengakibatkan warga tidak bisa bekerja atau kehilangan pekerjaannya, sehingga mereka kehilangan penghasilan. Melalui padat karya, warga bisa dipekerjakan dan akan mendapatkan penghasilan. “Dasar hukumnya sudah jelas dari Permendes ini. Namun untuk melaksanakannya, desa harus melakukan perubahan APBDes untuk upaya penanganan Covid-19 dan program padat karya. Untuk itu, kami mendorong desa agar segera melakukan perubahan APBDes dsn mendorong melaksanakan program padat karya ini,” jelasnya.

Menurut dia, dalam peraturan itu memang tidak menyebutkan prosentase besaran alokasi anggaran bagi penanganan Covid-19 dan program padat karya. Namu desa bisa mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayahnya. “Ketika perubahan APBDes ini sudah dilakukan, maka ketika anggaran cair bisa segera dilaksanakan kegiatannya,” terang dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, program padat karya itu bisa dilakukan dengan kegiatan yang melibatkan orang banyak, seperti pembangunan drainase desa atau kegiatan lainnya. Di sisi lain, pihaknya juga mendesak dinas terkait untuk memberikan pendampingan dan advokasi dalam pelaksanaan program padat karya tersebut. Sehingga pelaksanaanya bisa sesuai aturan yang telah ditetapkan. “Nantinya juga ada pengawasan atau monitoring dari dinas terkait untuk pelaksanaan padat karya ini. Kami harapkan upaya ini bisa menjadi solusi dalam menangani dampak Covid-19 di sektor ekonomi,” pungkasnya.

(Setiawan-red)

BERITA LAINNYA