Take a fresh look at your lifestyle.

Kesejahteraan GTT di Brebes Diminta Ditingkatkan

154
  • PGRI Audiensi ke Komisi IV DPRD

BREBES – Puluhan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Brebes, Senin (13/1), mendatangi gedung DPRD, di Jalan Gajah Mada Brebes. Mereka datang untuk beraudiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes, mendesak agar kesejahteraan para Guru Tidak Tetap (GTT) ditingkatkan. Sebab hingga kini honor yang diterima GTT di Brebes memprihatinkan dan masih jauh dari Upah Minimum Kabupaten (UMK). Setiap bulannya, para GTT di Brebes paling tinggi menerima honor sebesar Rp 500.000.

Tiba di gedung DPRD, para pengurus PGRI Brebes tersebut langsung ditemui Ketua Komisi IV DPRD Brebes, Muhaimin Sadirun dan dua anggota lainya, Wamadiharjo Susanto dari fraksi PKS, Wanuri dari fraksi PDIP. “Kami datang ke DPRD ini untuk bersilaturahmi dengan Komisi IV, sekaligur meminta adanya peningkatan kesejahteraan bagi GTT di Brebes,” kata Ketua PGRI Kabupaten Brebes, Tarsono Henri Hermanto, kemarin.

Dia mengungkapkan, hingga kini honor yang diterima GTT di Brebes jauh dari UMK. Padahal tugas mereka juga cukup berat dan mempunyai beban yang sama dengan guru berstatus pengawai negeri. Untuk itu, pihaknya meminta agar kesejahteraan guru GTT diperhatikan. Salah satunya, melalui peningkatan honor yang mereka terima selama ini. “Jumlah GTT di Brebes, dari TK, SD dan SMP mencapai 4.000 orang. Mereka selama ini menerima honor paling besar Rp 500.000/ bulan. Ini jauh dari UMK di Brebes yang saat ini sebesar Rp 1,8 juta. Makanya, kami minta ada peningkatan kesejahteraan bagi GTT,” terangnya.

Menanggapi itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Brebes, Muhaimin Sadiri, merespon positif adanya permintaan kenaikan kesejahteraan bagi para GTT di Brebes. Menurutnya, sudah sewajarnya Pemkab memberikan peningkatan kesejahteraan GTT di Brebes, termasuk melalui kenaikan honor. Namun demikian, kenaikan honor tersebut juga perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. “Sudah seharusnya peningkatan kesejahteraan GTT ini dilakukan. Jika anggarannya mampu, kenaikan bis disesuaikan dengan UMK saat ini. Namun jika belum mampu, minimal naik hingga Rp 800.000 per bulan dan selanjutnya kedepan bertahap naik hingga sesuai UMK,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, untuk menindaklanjuti desakan peningkatan kesejahteraan bagi GTT tersebut, komisinya dalam waktu dekat akan menggundang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk rapat dengar pendapat. Itu dimaksudkan, untuk mengecek kemampuan anggaran yang ada. “”Kita akan panggil Dinas Pendidikan, termasuk melihat kemampuan anggaran yang ada. Langkah ini agar kenaikan kesejahteraan GTT bisa secepatnya direalisasikan,” pungkasnya.

(b.setiawan-red2)

BERITA LAINNYA