Take a fresh look at your lifestyle.

Kemendes Minta SDM Unggul dan Mumpuni dari Perguruan Tinggi

96

TEGAL – Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik Politeknik Harapan Bersama (PHB) Tegal mengadakan diskusi publik tentang “Sinergitas Civitas Akademika dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan Ekonomi Desa”, Kamis (23/7).

Dalam pembukaannya melalui aplikasi Google Meet Wakil Bupati Tegal H. Sabilillah Ardie, B.Sc berharap melalui seminar tersebut agar masyarakat, pemerintah, akademisi dan swasta bisa saling berkolaborasi mengangkat perekonomian desa.

“Pemanfaatan ekonami digital serta pembentukan BUMDes dengan usaha yang kreatif dan berkelanjutan diharapkan mampu memajukan desa. Orientasi kita ke depan harus melakukan atau menjadikan dirinya desa digital,” kata Ardie.

Sementara Ketua Forum Dosen Akuntasi Publik sekaligus Dekan FEB Mercubuana Jakarta menyampaikan, ekonomi tumbuh dari pinggiran yang mana sejak ditetapkannya pada Undang – Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014, dimulailah perhatian pemerintah pada desa. “Alasan mengapa perhatian pembangunan dimulai dari desa, jika desa tidak dibangun maka arus urbanisasi dapat terjadi dengan masif,” katanya.

Menurut dia, peran perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan, transfer pengetahuan, pemberian edukasi mengenai pengelolaan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu, melakukan penelitian mengenai desa dan melakukan pelatihan.

Sementara Ka. Sub Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Kementerian Desa PDTT, Dra Sari Arta Uli Aritonang, M.M menjelaskan, melalui UU Desa Pasal 78 – 80 dapat dilihat bahwa desa bukan lagi sebagai objek pembangunan namun sekarang telah menjadi subjek pembangunan daerah. Melalui dana desa yang disalurkan dapat digunakan dalam pembangunan desa. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 maka diadakan refokusing dana desa guna penanganan Covid-19. “Program kampus merdeka dapat dapat dimanfaatkan oleh perguruan tinggi dalam evaluasi hasil pengajaran yang ada dan bagi desa dapat bermanfaat dalam peningkatan pembangunan desa karena mendapatkan SDM yang mumpuni dari Perguruan Tinggi,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Harkat Negeri, Agung Hendarto, SE MA menambahkan, keunikan dan karakteristik dari masing-masing daerah berbeda-beda. Perguruan tinggi dituntut untuk membuat kurikulum yang dapat menyesuaikan keunikan atau karakteristik dari daerah. Dengan demikian, dapat menggali potensi daerah dan mendorong pembangunan daerah tersebut. (Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA