Take a fresh look at your lifestyle.

Kembalikan Uang TPP, Sembilan Pejabat Eks Non-Job Tagih SP3 ke Kejari

74

TEGAL – Sembilan pejabat eks non-job eselon II dan III Organisasi Perangkat Daerah Pemkot Tegal meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3), usai mereka mengembalikan uang selisih Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) senilai Rp 879 juta.

“Sudah kita kembalikan ke kas daerah melalui Badan Keuangan Daerah (Bakeuda). Kami berharap, kasus ini sudah selesai dan tidak lagi diungkit. Untuk itu, kami meminta Kejari bisa mengeluarkan SP3,” ungkap salah satu pejabat eks non-job, Drs Khaerul Huda.

Pria yang sempat menjabat Kepala Dishubkominfo Kota Tegal itu menyebut, TPP yang diterima sembilan pejabat eks non-job sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terutama mendasari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 042/G/2015/PTUN.Smg pada 23 Desember 2015.

Dimana Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan putusan PTUN dengan mengembalikan kedudukan PNS yang menggugat ke dalam jabatan semula pada 26 September 2017.

Berkaitan dengan hal itu, kemudian Plt Wali Kota Tegal, Drs Nursholeh kembali melayangkan surat kepada PTUN, untuk meminta kepastian secara tertulis terkait dengan penghitungan dan waktu mulainya pengembalian hak.

Sebab, sambung Khaerul, dalam putusan PTUN disebut, guna memenuhi amar putusan pada romawi III Dalam Pokok Perkara point ke empat yang berbunyi, Mewajibkan kepada tergugat untuk merehabilitasi hak, kedudukan dan martabat para penggugat seperti semula.

“Bukan kami yang meminta, tetapi Plt Wali Kota pada saat itu yang mengusulkan dan sudah berkoordinasi ulang kepada PTUN,” bebernya.

Seperti diketahui, TPP yang diterima sembilan pejabat eks non-job eselon II dan III itu diminta dikembalikan oleh Kejari Kota Tegal, pada September 2020 karena diduga berpotensi merugikan negara. Sebab, pada tahun 2015, kesembilan pejabat eselon II dan III itu dibebastugaskan menjadi staf biasa oleh Wali Kota Siti Masitha.

Namun, sejak berganti Wali Kota di tahun 2017 sebagian dari mereka kembali menduduki jabatan sebelumnya. Bahkan, mereka juga tetap menerima TPP untuk kurun tahun 2015-2017. (*)

BERITA LAINNYA