Take a fresh look at your lifestyle.

Kejari Titipkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Desa di Lapas Kedungpane

139

BREBES – Dua tersangka kasus korupsi dana desa di Kabupaten Brebes kini telah dititipkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes ke Lapas Kedungpane Semarang, kemarin. Kedua tersangka adalah Taswin (47) selaku Kapala Desa (Kades) Sindangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Brebes dan M Chodori selaku mantan Kades Wanacala, Kecamatan Songgom, Brebes.

Plh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Brebes, Moh Amirudin mengatakan, kedua tersangka tersebut dititipkan sejak Selasa (13/8). Itu dilakukan terkait proses persiapan persidangan keduanya yang akan dilaksanakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang. Selain itu, juga terkait persiapan pelimpahan berkas ke Pengadilan Tipokor untuk persidangan tersebut. “Sudah sejak Selasa (13/8) lalu, keduanya kami titipkan. Sebelumnya mereka kami titipkan di Lapas Brebes,” ujarnya, Rabu (14/8).

Menurut dia, sesuai rencana kedua tersangka akan mulai menjalankan proses persidangan minggu depan. Sehingga untuk mempermudah dan memperdekat jarak, keduanya dititipkan ke Lapas Kedungpane. “Ini bisa juga untuk kepetingan keamanan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kades Sidangjaya, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Taswin (47) ditahan polisi atas kasus dugaan korupsi dana desa di tahun 2017 lalu, hingga menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 500 juta lebih. Selain itu, tersangka juga diduga telah melakukan tindak pidana korupsi atas Bantuan Gubernur yang di terima desanya tahun 2017 lalu dan beberapa bantuan keuangan lainnya, termasuk dugaan penggunaan dana Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara mantan Kades Wanacala, Kecamatan Songgom M, Chodori juga ditahan polisi atas kasus dugaan tindak pidana korupsi saat menjabat sebagi Kades Wanacala periode 2013-2019. Ia diduga melakukan korupsi terhadap dana desa tahun 2017 lalu, pengelolaan tanah bengkok eks sekertaris desa (Sekdes) dari 2013-2018 dan penyalahgunaan dalam pengelolaan Bantuan Keuangan (BKU) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2017 lalu, dengan total kerugian negara mencapai Rp 284.823.100.

(Setiawan/red2)

BERITA LAINNYA