Take a fresh look at your lifestyle.

Kasus Covid-19 Menanjak, Balita Dilarang Masuk Ke Alun-Alun

83

SLAWI-Kasus terkonfirmasi positif di Kabupaten Tegal terus meningkat. Hingga Sabtu (19/9) lalu, Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tegal mencatat terdapat 157 kasus terkonfirmasi positif Covid-19. Termasuk di dalamnya lima kasus yang menjadi klaster keluarga.

Meski jumlah kasus terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Tegal masih membuka sejumlah tempat publik seperti Alun-alun Hanggawana, Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), pasar tradisional maupun modern dan perkantoran.

Namun demikian, ada beberapa rambu-rambu yang semestinya dipatuhi masyarakat, agar tetap sehat dan tidak tertular virus korona. Selain disiplin menerapkan protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, anak usia balita dilarang dibawa masuk ke dalam tempat keramaian. Sebab, anak balita termasuk kelompok rentan tertular Covid-19.

Larangan terhadap balita dibawa masuk ke tempat keramaian ditegaskan kembali Bupati Tegal Umi Azizah saat meninjau car free day di Alun-alun Hanggawana, Slawi, Minggu (20/9).

Pagi itu,Umi mendapati sejumlah pengunjung membawa anak usia balita. Ia pun menegur orangtua anak dan petugas penjaga pintu masuk Alun-alun.

“Ke depan kami tekankan pada petugas di empat pintu masuk agar balita tidak boleh masuk,”ungkapnya.

Dalam tinjauan itu, bupati juga menyoorti masuknya sepeda motor di kawasan yang semestinya pada hari itu bebas dari kendaraan bermotor. Selain itu, masuknya pedagang yang berjualan di tengah alun-alun.

Umi meminta petugas di pintu masuk dan dinas terkait lebih tegas mendisiplinkan pedagang dan pengguna sepeda motor yang masuk ke dalam kawasan tersebut. Diharapkan, pengunjung dapat memarkir kendaraannya di tempat yang disiapkan dan disiplin melakukan protokol kesehatan.

Pagi itu, bupati sekaligus mensosialisasikan Peraturan Bupati Tegal Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Tegal.

Perbup tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Sesuai Perbup Nomor 62 Tahun 2020, pelanggar protokol kesehatan baik perorangan maupun pelaku usaha, akan dikenai sanksi administratif berupa teguran, kerja sosial dan denda administratif Bahkan untuk pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum, sanksi yang dikenakan hingga penghentian sementara operasional usaha hingga pencabutan izin usaha.

Sanksi bagi perorangan yang tidak menerapkan protokol kesehatan, disamping diberi sanksi kerja sosial juga sanksi denda sebesar Rp 10.000. Bagi pelaku usaha diberikan sesuai tingkatannya, Rp 50.000, Rp 200.000, Rp 500.000 dan usaha besar Rp 1 juta.

Umi berharap, informasi penerapan sanksi denda ini dapat disampaikan kepada keluarga maupun warga sekitar di lingkungan tempat tinggal para pedagang maupun pembeli.(Sari/Red-06)

BERITA LAINNYA