Take a fresh look at your lifestyle.

Kabupaten Ciamis Belajar BK di DPRD Kabupaten Tegal

76

SLAWI – Kinerja Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Tegal mendapatkan apresiasi tinggi dari BK DPRD Kabupaten Ciamis. Apresiasi itu dibuktikan dengan kunjungan kerja (kunker) BK DPRD Kabupaten Ciamis ke DPRD Kabupaten Tegal, Kamis (5/11).

“Kami sangat berterimakasih kepada BK Ciamis yang sudah mengapresiasi kinerja BK Kabupaten Tegal. Kami terus berupaya untuk memperbaiki instutusi ini dengan semangat yang sama,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, Rustoyo.

Dikatakan, peran BK dinilai sangat penting agar anggota DPRD bisa memegang teguh tata tertib (tatib) DPRD. Tatib tidak akan bisa berjalan jika tidak ada peran dari BK. BK di Kabupaten Tegal selalu mengevaluasi kinerja pada anggota DPRD, baik mulai dari kehadiran saat rapat, berpakaian saat paripurna, dan laporan dari masyarakat. BK selalu mengevaluasi dan melaporkan setiap pelanggaran anggota DPRD ke pimpinan. Laporan evaluasi dilakukan setiap tiga bulan sebagai landasan untuk menjatuhkan sanksi.

“Pimpinan akan memberikan sanksi kepada anggota DPRD sesuai dengan laporan BK. Sejuah ini, belum ada sanksi yang dijatuhkan kepada anggota DPRD,” ujar Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal itu.

Menurut dia, DPRD Kabupaten Tegal menerapkan absen fisik saat rapat komisi maupun rapat paripurna. Dalam rapat paripurna, BK selalu mengevaluasi kehadiram dengan mencocokan absen fisik dengan kehadiran orangnya. Saat paripurna, setiap ketua fraksi juga melaporkan anggotanya yang hadir dan tidak hadir. Jika tidak hadir tanpa keterangan, maka menjadi catatan bagi BK.

“Ini sudah berjalan dan anggota DPRD sudah tertib untuk mengikuti paripurna dan agenda rapat lainnya,” kata Rustoyo.

Ditambahkan, keberadaan BK untuk menjawab kebutuhan dari adanya arus reformasiyang menuntut adanya perubahan. Keberadaan lembaga ini sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mewujudkan pemerintahan yang bersih (good and clean governance). Untuk tujuan tersebut, BK berwenang memanggil anggota DPRD yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan.

” Selain itu, meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain,” pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA