Take a fresh look at your lifestyle.

JKN Dinonaktif, Dinkes Butuh Pengganti Rp 850 juta

171

PEMALANG – Sebagian peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) warga miskin Kabupaten Pemalang peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dinonaktifkan oleh Kementrian Sosial RI. Akibatnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pemalang membutuhkan anggaran lebih kurang Rp 850 juta lantaran ada 33.500 peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Basis Data Terpadu (BDT).

Kepala Dinkes, Erna Nuraini mengatakan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI tidak secara langsung diketahui oleh pemegangnya.”Peserta BPJS Kesehatan PBI baru mengetahui kalau sudah dinonaktifkan ketika mereka berobat, bahwa kartunya nonaktif karena iuran tidak dibayar,”kata Erna, kemarin.

Erna menambahkan jika harus menanggung biaya pengganti peserta BPJS Kesehatan PBI yang nonaktif tentu pemerintah daerah tidak mampu meskipun mereka masuk dalam iuran kelas III sebesar mencapai Rp 25.500/bulan. Apalagi kalau harus menangung seluruhnya sebab jumlah 33.500 itu baru sekitar 5% dari seluruh PBI.

“Solusinya adalah peserta BPJS Kesehatan PBI yang mampu meneruskan iuran secara mandiri, tetapi yang menjadi persoalan adalah warga yang kondisinya betul-betul masih kurang mampu dan ternyata ikut dinonaktifkan,”ujarnya

Menurut Erna semula memang ada wacana iuran JKN mereka akan ditanggung oleh Baznas dan Jamkesda APBD Kabupaten atau Proovinsi, akan tetapi melihat kondisi kemampuan keuangan daerah maka tidak bisa dilakukan seterusnya.

Adapun jika JKN mereka harus ditanggung oleh pemerintah daerah paling banter hanya bisa dilakukan secara bertahap. Saat ini Dinkes mengalokasikan anggaran hingga Rp 20 miliar untuk membayar premi jaminan kesehatan masyarakat kurang mampu. Sebab anggaran tersebut melekat pada anggaran DPA Dinkes.

Sementara itu peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktif oleh Kementerian Sosial mulai 1 Agustus yang lalu. Kementerian menonaktifkan dengan alasan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam BDT Kementerian Sosial, nomor induk kependudukan tidak jelas dan tidak pernah menggunakan fasilitas kesehatan sejak tahun 2014 sampai sekarang. Alasan lainnuya adalah sudah meninggal dan data ganda.

(Ali Basarah / red2)

BERITA LAINNYA