Take a fresh look at your lifestyle.

Jika Hasil KLB Disahkan Pemerintah, Pengurus dan Kader Partai Demokrat Brebes Ancam Mundur Masal

- Tak Akui Hasil KLB di Deli Serdang

86

BREBES – Pengurus Partai Demokrat Kabupaten Brebes bersama seluruh kadernya, secara tegas tidak mengakui hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para pengurus partai dari tingkatan Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Pimpinan Anak Cabang (PAC) hingga Ranting di Kota Bawang, mengancam akan mengundurkan diri secara masal, jika pemerintah mengesahkan hasil KLB, yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum partai berlambang mercy tersebut.

“Kami akan mengundurkan diri, jika struktural hasil KLB versi Moeldoko ini disahkan pemerintah. Karena dari awal, semua kader dan pengurus di daerah menyadari bahwa Moeldoko bukan kader. Jika disahkan, maka kami beserta PAC, Ranting dan kader akan mundur. Partai Demokrat di Brebes belum terkontaminasi, apa pun yang terjadi kami tetap mendukung AHY (Agus Harimukti Yudhoyono-red),” tandas Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes, Akhmad Torikhin, saat pers release di Kantor DPC Partai Demokrat Brebes, Senin (8/3).

Diakui dia, munculnya gerakan KLB memicu banyak pertanyaan dari kader dan pengurus partai di tingkat bawah (kecamatan dan desa-red). Menyikapi munculnya KLB itu, para kader partai secara tegas sepakat untuk menolak dan akan mengundurkan diri jika partainya dipimpin ketua hasil KLB tersebut. “Saya selaku BPOKK banyak mendapat telepon dari para kader di bawah. Menyikapi ini, para kader dan pengurus kami di bawah, secara tegas menyatakan kalau dipimpin Moeldoko apa pun prosesnya atau hasil proses hukumnya akan mengundurkan diri. Para kader dan pengurus kami ternyata sadar akan kondisi yang terjadi saat ini,” ungkapnya.

Sementara Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes Heri Fitriansyah mengatakan, menyikapi persoalan tersebut, seluruh pengurus Partai Demokrat di Jawa Tengah (Jateng), termasuk para anggota DPRD dari partainya telah berkumpul di Semarang pada 5-7 Maret lalu. Itu untuk memastikan tidak adanya kader maupun pengurus partai di Jateng yang berangkat ke KLB. Pihaknya juga memastikan dari DPC Partai Demokrat Brebes tidak ada kader, pengurus maupun anggota DPRD yang berangkat ke KLB. Artinya, kader dan pengurus partai di Brebes masih solid dan menghormati hasil Kogres tahun 2020 di bawah kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum. “Kami pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Brebes bersama jajarannya dan seluruh kader, betul-betul tidak mengakui KLB yang diadakan di Deli Serdang. Kami juga memastikan, bahwa jajaran kami tidak ada yang mengikuti kegiatan itu, dan saya pribadi tidak pernah memberikan mandat atau kuasa kepada siapa pun,” ujarnya.

Menurut dia, KLB yang dilaksanakan itu dinilai para pengurus dan kader inkonstitusional. Bahkan, sampai menetapkan Moeldoko yang bukan kader partai menjadi Ketua Umum. Selain melanggar AD/ ART partai, apa yang terjadi itu sudah di luar nalar. Sebab, bagaimana ada orang yang pertama kali memakai jaker Partai Demokrat, dan pada saat itu juga menegaskan dirinya menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. “Pengambialihan pimpinan partai di tingkat pusat melalui KLB ini, kami nilai ilegal dan inkonstitusional. Karena apa yang terjadi ini sudah di luar nalar kami sebagai politisi, maka kami sarankan kepada Bapak Moeldoko untuk berkonsultasi kepada guru spiritualnya atau kalau bisa dirukiyah,” tandasnya.

Heri membenarkan, jika seluruh kepengurusan partai dari tingkat DPC, PAC hingga ranting di Kabupaten Brebes, akan mengundurkan diri jika hasil KLB itu disahkan pemerintah. Keputusan itu sudah menjadi kesepakatan seluruh jajaran partai, dalam menyikapi persoalan tersebut. Hal itu juga menjadi bukti Brebes berkomitmen dan sepakat hanya ada satu kepengurusan yang sah dan resmi. Yaitu, di bawah kepemimpinan AHY. “Intinya, kami menghargai semua proses hukum itu hak pemerintah. Namun kami berkomitmen dan sepakat hanya satu kepengurusan yang sah dan resmi, tetap AHY,” pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA