Take a fresh look at your lifestyle.

Izin Tower Dibuka, SE Bupati Akan Dicabut

180

SLAWI – Pemkab Tegal akan mencabut Surat Edaran (SE) Bupati Tegal terkait dengan moratorium pendirian tower Base Transceiver Station (BTS) di Kabupaten Tegal sejak 2007 lalu. Pencabutan tersebut diawali dengan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).  Hingga kini, Perda tersebut masih dalam proses di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

Kepala DPM-PTSP Kabupaten Tegal, Fakihurrohim mengatakan, moratorium penghentian pendirian tower di Kabupaten Tegal berlaku sejak 2017. Hal itu mendasari Surat Edaran (SE) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

 

“Pada waktu tahun 2017, Bupati juga mengeluarkan SE moratorium pendirian tower, sehingga kami tidak bisa mengizinkan pendirian tower baru,” ujarnya.

 

Fakih mengungkapkan, untuk membuka kembali perizinan itu, maka Pemkab Tegal harus mencabut SE tersebut. Caranya dengan membuat Perda dan Perbup yang baru. Fakih meminta kepada para pengusaha tower untuk bersabar. Dia berjanji, dalam waktu dekat, Perda dan Perbup itu akan dikeluarkan.

 

“Target kami secepatnya bisa selesai,” harapnya.

 

Sementara itu. lanjut dia, aturan retribusi IMB tower sedang dirubah menjadi Rp 4,9 juta per tower atau per titik. Semula, retribusi hanya sebesar Rp 700 ribu per tower. Perubahan nominal retribusi itu, akan dimasukan dalam Perda Kabupaten Tegal yang baru.

 

“Setelah Perda itu jadi, nanti kita akan membuat Perbup tentang pendirian tower,” kata Fakih.

 

Sementara itu, pengusaha tower asal Tegal, Susilo mengaku kecewa para pengusaha tower yang hendak berinvestasi di wilayah tersebut.

 

“Kami sudah menunggu hampir satu tahun, tapi retribusi IMB tower di sini (Kabupaten Tegal), belum jelas,” kata Susilo saat mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Tegal, kemarin.

 

Dia mengaku ingin beritikad baik dengan membayar retribusi IMB tower di kantor DPM-PTSP. Namun, kantor tersebut belum mengantongi aturannya, sehingga nominal retribusi belum bisa dibayarkan. Susilo berharap, Pemkab Tegal segera membuat aturan supaya para pengusaha tower dapat membayar retribusi IMB sesuai dengan aturan yang ada.

 

“Tolong, aturan secepatnya dibuat. Kami mau bayar retribusi. Jangan dipersulit,” tegasnya.(Wiwit/red64)

BERITA LAINNYA