Take a fresh look at your lifestyle.

Gunakan Aset Partai, Demokrat Siap Pidanakan

118

SLAWI, smpantura.com – DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) siap mempindanakan pihak lain yang menyalahgunakan aset Partai Demokrat. Pasalnya, aset partai berupa bendera, stempel, lambang, nama, dan lainnya telah di hak patenkan di Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham).

Hal itu disampaikan Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal, Ivan Agusta usai melayangkan surat pengaduan kepada Polres Tegal, Rabu (24/3). Ivan datang bersama sejumlah pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal dan diterima Kanit 1 Satintek Polres Tegal.

“Kedatangan kami ke Polres untuk mengadu dan meminta perlindungan hukum,” kata Ivan yang ditunjuk jadi Plt Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal pada bulan lalu itu.

Dibeberkan, pihaknya menyampaikan enam poin saat audiensi dengan Polres Tegal, yakni DPC Partai Demokrat Kabupaten Tegal solid dan setia kepada hasil kongres V Partai Demokrat yang telah disahkan Kemenkumham, dimana ketua umum yang diakui negara, yakni AHY.

“Kami juga menyampaikan bahwa lambang partai dan aset partai sudah disahkan Kemenkumham. Jadi, kalau ada yang menggunakan aset partai, maka kami akan pindanakan,” tegasnya.

Dijelaskan, lambat Partai Demokrat juga telah disahkan oleh Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007 hingga 24 Oktober 2027. Dalam pengesahan itu, lambang dan aset Demokrat pemilik aset yakni partai yang beralamat di Jalan Proklamasi Nomor 41 Menteng, Jakarta Pusat.

“Kami juga menyampaikan bahwa telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sidolangit, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Kami tegaskan bahwa KLB itu ilegal dan inkonstitusional,” tegas Ivan.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya menduga akan ada pihak-pihak yang secara ilegal mengatasnamakan pengurus DPP Partai Demokrat, membentuk pengurus di daerah baik DPD maupun DPC yang menggunakan lambang (atribut) serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

“Kalau ada selain kami, itu ilegal,” katanya.

Ditambahkan, pihaknya meminta kepada Kapolres Tegal untuk perlindungan hukum, jika terjadi hal-hal yang diadukan tersebut. Pihaknya juga meminta tidak memberikan izin dan menindak tegas pihak-pihak yang akan mengatasnamakan Partai Demokrat.

“Penggunaan lambang Partai Demokrat secara ilegal bisa dituntut dengan Pasal 100 Ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis. Ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda Rp 2 miliar,” pungkasnya.

BERITA LAINNYA