Take a fresh look at your lifestyle.

Gara-Gara JPS Bagi Warga Terdampak Korona, RT RW Bisa Babak Belur

400

SLAWI – Pendataan Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga yang terdampak wabah Virus Korona (Covid-19) mulai dilaksanakan. Pendataan tersebut dibebankan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Jika pendataan warga yang terdampak tidak merata, maka RT RW bakal menjadi bulan-bulanan warga yang tidak menerima JPS.

“Sudah banyak warga yang protes. Ini bisa jadi rawan kericuan,” kata Anggota DPRD Kabupaten Tegal, M Khuzaeni, Rabu (15/4).

Dikatakan, pendataan JPS bagi warga yang berdampak Covid-19 telah dilakukan untuk JPS Provinsi Jateng. Pendataan itu hanya dikasih waktu 1 hari, sehingga RT RW hanya mendata beberapa warganya yang berdampak virus itu. Diinformasikan, setiap desa hanya mendapatkan jatah 200 orang dengan besaran bantuan Rp 200 ribu perorang perbulan. Sementara itu, pendataan untuk JPS Kabupaten Tegal yang alurnya sama dari Dinsos menugaskan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dilanjutkan ke desa dan RT RW itu, kuotanya hampir sama sekitar 200 orang dengan anggaran Rp 200 ribu perorang perbulan.

“Sedangkan Kemendagri juga memerintahkan desa melalui RT RW untuk pendataan JPS dari anggaran Dana Desa sekitar 20-35 persen untuk warga yang terdampak dengan nilai Rp 600 ribu perorang perbulan. Selain warga yang tidak terdata, besarnya bantuan yang berbeda juga jadi masalah,” ujar politisi Golkar itu.

Menurut dia, jika tiga JKS disatukan diyakini belum mampu mengkover warga yang terdampak Virus Korona. Sedangkan, warga yang tidak mendapatkan bantuan dipastikan akan protes terhadap RT RW yang jadi ujung tombak pendataan. Beda besaran bantuan juga akan menjadi kecemburuan warga lainnya.

“RT RW yang babak belur diprotes warga. Kami minta RT RW jangan dikorbankan, karena mereka kerja sosial tidak digaji,” tegas pria yang akrab disapa Jeni itu.

Lebih lanjut dikatakan, bantuan JPS diusulkan ke kelola desa dengan langsung memberikan bantuan keuangan. Hal itu bisa mendasari Undang-Undang Desa yang telah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sendiri. Desa yang nantinya akan melakukan pendataan hingga pembagian bantuan. Hal itu dinilai akan lebih tepat sasaran dan bisa menggerakan perekonomian masyarakat desa.

“Desa biar yang mengelola, termasuk pengadaan sembako yang bisa diambilkan dari para petani di desa masing-masing,” ujar Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal itu.

Ditambahkan, Komisi III dalam kunjungan wilayah telah mengantisipasi kericuhan pendataan dan pembagian JPS dengan mendatangani sejumlah Polsek di wilayah Kabupaten Tegal. Hal itu dimaksudkan sebagai upaya untuk penanganan dini kemungkinan kericuhan dalam pembagian JPS.

“Jika memang bantuan JPS masyarakat masih kurang, maka kami siap mengawal untuk semua warga yang terdampak mendapatkan JPS. Sejak awal, DPRD sudah sepakat berapa pun anggaran untuk penanganan Covid-19, siap untuk menganggarkan,” pungkasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA