Take a fresh look at your lifestyle.

Fraksi PDIP DPRD Brebes Tolak Rencana Refocusing ADD 

164

BREBES, smpantura.com – Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Brebes, secara tegas menyatakan menolak terhadap rencana refocusing Alokasi Dana Desa (ADD) yang digelontorkan Pemkab Brebes. Penyataan ini ditegaskan Ketua Fraksi PDIP DPRD Brebes, Moh Rizki Ubaidilah, Senin (24/5). 

“Fraksi kami tegas menolak rencana refokusing ADD ini. Jika sampai direfocusing urusannya dengan gaji para perangkat desa. Jadi kasihan, di tengah pandemi mereka (kades dan perangkat-red) tidak bisa mendapatkan haknya,” tandas dia.

Dia mengatakan, Pemkab Brebes diminta untuk mengkaji ulang terkait rencana refocusing ADD tersebut. Bahkan melalui Ketua Komisi I DPRD, pihaknya akan memfasilitasi aspirasi penolakan rencana refocusing, yang disampaikan paguyuban kades dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Brebes. “Saya minta Pemkab mengkaji ulang rencana ini,” ujarnya.

Menurut dia, kades dan perangkat desa sudah menjadi salah satu garda terdepan penaggungalangan Covid-19 melalui kebijakan PPKM Mikro. Mereka justru seharusnya diberi apresiasi, jangan malah dipotong pendapatanya.

“Desa sudah sangat membantu terkait penanggulangan Covid-19 dengan PPKM mikronya, jadi jangan beri beban dengan rencana refocusing ADD ini,” tegas pria yang akrab di sapa Uki ini.

Lebih lanjut dia mengatakan, anggaran dana desa (DD) sudah hampir habis untuk kepentingan penanganan Covid-19, dari mulai bantuan uang tunai, PPKM Mikro dan lainnya. Seharusnya pemkab memberi apresiasi tambahan insentif kepada desa, karena membantu menurunkan angka Covid-19. Bukan malah memberi beban dengan refokusing anggaran ADD, yang notabennya adalah berurusan dengan gajih para pengabdi masyarakat di desa. “Kami minta pemkab bisa mencari solusi lain. Apalagi, jumlahnya kan tidak banyak terkait anggaran tersebut,” sambungnya

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Brebes, Sukirso mengatakan, komisinya akan mencoba memfasilitasi terkait adanya rencana refocusing ADD. Apalagi selama ini desa sudah pusing dengan program penanggulangan Covid-19. Untuk itu, diharapkan, jangan menambah beban di desa dengan adanya refocusing ADD.

“Kalau kita hanya bisa memfasilitasi, tapi ya kembali lagi terserah pemerintah daerah. Tapi, tuntutan kepala desa dan PPDI ini harapannya bisa dikabulkan. Sebab, ADD ini berkaitan dengan siltap perangkat desa dan kepala desa,” pungkasnya. (T07-red)

BERITA LAINNYA