Take a fresh look at your lifestyle.

Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal Ikut Tolak RUU HIP

136

SLAWI – Kendati tak ada kewenangan untuk menolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang saat ini sedang dibahas di gedung Senayan Jakarta, namun Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Tegal ikut menyuarakan aspirasi masyarakat.

“Meskipun secara kelembagaan sebagai anggota DPRD tidak ada kewenangan ke ranah itu, tapi paling tidak saya ikut menyuarakan penolakan RUU HIP,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tegal, Nuridin, Jumat (3/7).

Menurut dia, Pancasila itu sudah final. Maka tidak perlu dirubah atau dikurangi. Pancasila sudah harga mati sebagaimana NKRI. Nuridin menduga, munculnya RUU HIP ini karena ada sekelompok orang yang ingin merubah ideologi Pancasila.

“Rupanya ada pihak-pihak yang ingin merubah dengan cara-cara mereka meskipun sebetulnya saya juga curiga apakah ini memang benar-benar ada upaya merubah atau hanya pengalihan isu,” ujarnya.

Meski begitu, Nuridin enggan berandai-andai lebih jauh. Sejatinya, dia hanya sebagai penyambung lidah masyarakat yang tidak menghendaki RUU HIP menjadi Undang-undang.

“Apalagi ini menyangkut ideologi yang sangat krusial dan mendasar, kami tidak setuju,” ucapnya lantang.

Dia menegaskan, Pancasila adalah kesepakatan bersama para pendiri bangsa yang menjadi dasar bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang disahkan pada 18 Agustus 1945.

“Pancasila adalah hasil bersama. Dengan adanya RUU HIP ini sebagai inisiatif DPR RI menimbulkan perdebatan sengit sesama elemen masyarakat,” ujarnya.

Secara sosiologis, lanjut Nuridin, pengajuan RUU HIP telah menimbulkan kekhawatiran dari masyarakat terhadap adanya agenda-agenda terselubung.

“Untuk itu, Pancasila jangan diutak-atik. Kita sudah tempatkan Pancasila sesuai dengan konsensus nasional dengan menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum,” tandasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA