Take a fresh look at your lifestyle.

FPKS Kota Tegal Soroti Kebijakan Pemkot Selama PPKM Darurat

35

TEGAL, smpantura.com – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Tegal, menyoroti sejumlah kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal, selama penerapan PPKM Darurat yang diperpanjang hingga 25 Juli 2021 mendatang.

Secara tegas, FPKS meminta Wali Kota Tegal beserta jajarannya benar-benar berpedoman pada Surat Edaran Mendagri Nomor 440/3929/SJ tentang Penertiban Pelaksanaan PPKM dan Percepatan Pemberian Vaksin bagi Masyarakat.

Dari poin tersebut, Pemkot melalui Satpol PP diharap mampu mengutamakan langkah-langkah profesional, humanis dan persuasif dalam Pelaksanaan PPKM di Kota Bahari. Selain itu, FPKS juga meminta agar Wali Kota segera membantu masyarakat yang kesulitan secara ekonomi karena terkena dampak Penerapan PPKM Darurat.

“Khusus hal ini, kami meminta agar bisa segera dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya tapi tetap harus dengan data yang valid,” ungkap Zaenal Nurohman, saat membacakan laporan pendapat akhir terkait akan ditetapkannya Raperda Kota Tegal Tentang LPJ APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2020, Rabu (21/7) kemarin.

Selain itu, FPKS juga meminta program percepatan pemberian vaksin bagi warga Kota Tegal, harus diimbangi dengan edukasi serta sosialisasi yang baik dan benar, tanpa disertai dengan ancaman dalam bentuk apapun.

Dalam kesempatan tersebut, FPKS menyinggung keterlambatan pembelian alat PCR yang seharusnya sudah direalisasi sejak awal tahun 2021. FPKS mendorong dan menegaskan agar realisasi pengadaan alat PCR bisa segera dilaksanakan di bulan Juli atau Agustus 2021.

“Sampai saat ini masih banyak warga Kota Tegal terpaksa harus menunggu lama hasil Swab PCR karena Pemkot Tegal, belum memiliki Alat PCR tersendiri. Kami tidak ingin hal itu tertunda lagi karena alasan-alasan teknis yang tidak begitu mendasar,” tegasnya.

Ihwal penutupan dan penyekatan di sejumlah ruas jalan, FPKS meminta Pemkot segera melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali, mengingat ada beberapa dampak negatif dari hal itu.

“Beberapa gang yang sempit akhirnya menjadi semakin padat dan tidak sedikit masyarakat yang terganggu. Kami khawatir, justru nantinya rawan penularan Covid-19 di tingkat bawah,” tutup Zaenal. (T03-red)

BERITA LAINNYA