Take a fresh look at your lifestyle.

Fikri Desak Nadiem Selesaikan Permasalahan Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer

85

TEGAL – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim untuk segera menyelesaikan permasalah guru dan tenaga kependidikan honorer.

“Secara sistematis harus segera diselesaikan. Sebab, pendidikan kita tidak akan berjalan jika permasalahan guru masih berlarut,” ungkap Fikri kepada Nadiem Makarim, usai rapat kerja bersama Komisi X, Rabu (20/1).

Menurut Fikri, guru merupakan pilar pendidikan yang menopang sistem pendidikan nasional RI, sehingga negara harusnya berhutang jasa kepada para guru. Akan tetapi faktanya, negara telah memanfaatkan tenaga honorer untuk pendidikan dan tidak memperhatikan nasibnya.

Bahkan, disaat mereka kejelasan status, pemerintah justru seakan terus mengulur waktu. Padahal, jika pemerintah jeli, problem pendidikan di Indonesia hanya dua macam, yakni guru dan sarana prasana pendidikan.

Isu terkait guru, lanjut FIkri, akan terus ramai karena jumlahnya yang sangat banyak belum terselesaikan hingga sekarang.

“Dari beberapa RDP di komisi X, permasalahan guru harus selesai, terutama di sekolah negeri, karena merupakan tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.

Fikri pun mengingatkan, penyelesaian guru harus mencakup satuan pendidikan swasta. Dimana ada status guru tetap (yayasan) dan tidak tetap yang jumlahnya jauh lebih banyak.

“Jadi tidak boleh ada satupun guru di negeri ini yang tidak jelas statusnya, kesejahteraannya dan jaminan sosialnya,” pungkas pria berkacamata itu.

Ihwal usulan tersebut, Nadiem mengaku tidak memungkinan secara undang-undang untuk mengangkat honorer menjadi PPPK tanpa seleksi. Sebab, pihaknya harus tetap mematuhi UU ASN. Apabila tetap menerabas, selain melanggar UU, nantinya juga akan melanggar etika kepada murid untuk memperoleh kompetensi minimum dari kualitas gurunya.

Di sisi lain, Nadiem juga merespon perihal bagaimana memprioritaskan guru honorer yang sudah punya pengalaman lebih lama.  Dia menyatakan, pada seleksi khusus untuk honorer diberikan dua keistimewaan.

“Pertama, kami beri kesempatan hingga tiga kali tes untuk mencoba dan juga kami memberi modul-modul belajar untuk dipelajari agar bisa lulus tes,” jelasnya.

Dengan perlakuan khusus tersebut, Nadiem menyatakan, “Sehingga dengan standar minimum tersebut semua bisa diangkat menjadi PPPK.  Namun, tidak berarti kita memberikan tes, kemudian dibiarkan saja hukum alam mengambil alih,” kata dia.

Menurut Nadiem, kunci untuk lulus pada tes seleksi PPPK adalah bukan pada kompetensi,  tapi kemauan para guru honorer untuk mempelajari materi yang harus ia kuasai.  (*)

BERITA LAINNYA