Take a fresh look at your lifestyle.

Empat Surat Edaran Ini Jadi Dasar Desa Anggarkan Pengadaan SID

- Untuk Dukung Keperluan Pilkades E-Voting

167

BREBES – Pengadaan peralatan komputer bagi Sistem Informasi Desa (SID) di Kabupaten Brebes, yang kini kasusnya sedang dibidik Polda Jateng, berawal dari terbitnya Surat Edaran (SE) Pemkab Brebes. Sebanyak empat SE dikeluarkan Pemkab, yang diduga menjadi dasar desa mengalokasikan anggaran pengadaan SID dari Dana Desa (DD). Salah satu point dalam SE itu di antaranya, desa diminta menganggarkan Rp 70 juta untuk membeli komputer guna mendukung pelaksanaan Pilkades serentak melalui sistem e-voting.

Dari penelusuran smpantura.com, dalam pengadaan perangkat SID itu, Pemkab mengeluarkan empat SE. Pertama, SE nomor 141/3374 yang ditandatangani Sekda Emastoni Ezam tertanggal 3 Desember 2018. Salah satu isinya, di poin d menyebut desa menganggarkan dalam APBDes tahun 2019 guna pembelian paket peralatan pendukung pilkades gelombang II secara eletronik pada kegiatan Sistem Informasi Desa (SID), yang bersumber dari Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp.70 juta.

Kemudian muncul SE kedua yang dikeluarkan pada 18 September 2019 dengan nomor 141/3016 dan ditandatangani Sekda Djoko Gunawan. Pada SE kedua menyebutkan….Selanjutnya, dikeluarkan SE ketiga nomor 141/3963 tanggal 22 September yang juga ditandatangani Sekda Djoko Gunawan. Namun isi SE ketiga itu berbeda dengan SE bebelumnya. Di mana, isi SE ketiga tersebut menegaskan pencabutan SE yang keluar sebelumnya, terkait penyediaan peralatan pemungutan suara secara elektronik dan penganggaran APBDes untuk pembelian paket peralatan pendukung e-voting pada sistem SID. Tak berselang lama setelah muncul SE pencabutan, kembali muncul SE keempat dengan nomor nomor 141/ 4077 yang ditandatangani Asisten 1 Sekda Brebes, Athoillah. Dalam SE keempat itu isinya kembali memerintahkan agar desa melaksanakan proses pengadaan sarana dan prasarana SID paling lambat minggu kedua dan ketiga bulan Desember 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Subagiyo saat dikonfirmasi, membenarkan keluarnya empat SE terkait pengadaan SID tersebut. Namun ia tidak bisa menjelaskan secara rinci mengenai SE tersebut. “Kalau berkaitan surat edaran memang ada. Tapi, saya tidak bisa menjelaskan karena pada saat ini dilaksanakan oleh Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) Setda Pemkab Brebes, dan bukan dari kami (Dinpermades-red). Saat itu, saya juga belum menjabat kepala Dinpermades karena saya di sini sebagai pejabat baru,” ujarnya, kemarin.

Dia menjelaskan, program SID tersebut merupakan program prioritas dari Kementerian Desa (kemendes) dan memang dibutuhkan desa. Itu bertujuan agar desa tidak buta teknologi. Selain itu SID juga berfungsi untuk membaca data kependudukan terkait single data, sekaligus berfungsi untuk mempromosikan produk unggulan desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun secara kebetulan, saat itu akan dilaksanakan Pilkades serentak, dan rencananya memakai sistem e-votting. Sehingga, proses pengadaan SID diminta dipercepat agar bisa mendukung pelaksanaan Pilkades e-votting. Desa kemudian diminta menganggarkan perangkat SID, yang nantinya alat itu akan dipinjam dalam pelaksanaan e-votting pilkades. “Karena ada rencana pilkades secara e-voting ini, dan perangkat SID bisa dimanfaatkan untuk pelaksanaan e-votting, sehingga pengadaan SID dipercepat agar bisa mendukung pilkades e-votting. Ini rencananya alat SID akan dipinjam untuk pelaksanaan e-voting,” paparnya.

Akan tetapi, lanjut dia, rencana pilkades e-voting itu dibatalkan, karena terkendala minimnya persiapan teknis. Sehingga pelaksanaan pilkades pada 15 Desember 2019 lalu, tetap menggunakan sistem manual atau pencoblosan kertas suara. Namun pembatalan pelaksanaan e-votting itu, tidak mempengaruhi program pengadaan SID, dan desa- desa tetap melakukan pembelian peralatan komputer SID seharga Rp 70 juta per unit. “SID ini sebenarnya program yang bagus. Melalui program ini desa tidak buta teknologi. SID ini juga bisa dipakai untuk kepentingan data kependudukan dan bisa menjadi sarana promosi produk unggulan desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

(setiawan/red2)

BERITA LAINNYA