Take a fresh look at your lifestyle.

Dunia Usaha Diharap Ikut Tangani Masalah Kesejahteraan Sosial

159

SLAWI- Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal , Nurhayati mengharapkan peran serta dunia usaha dalam penanganan permasalahan kesejahteraan sosial yang dihadapi di daerahnya.

Hal ini disampaikan Nuhayati pada rapat koordinasi Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Trasa Co Working (Tracking) Space, Slawi, Jumat (13/3).

Nurhayati tak menampik, jika selama ini dunia usaha sudah berperan banyak, namun belum menjangkau tujuh prioritas penanganan kesejahteraan sosial lainnya. Yakni, kemiskinan, kecacatan, ketelantaran, korban tindak kekerasan/eksploitasi dan diskriminasi, keterasingan/keterpencilan, korban bencana, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku.

Nurhayati yang juga Sekretaris Forum TJSLP menyebutkan, Forum TJSLP memiliki visi menjadikan kesetiakawanan sosial menjadi sebuah gaya hidup.
Selain itu memiliki sejumlah misi, diantaranya menciptakan peluang bagi pelembagaan tanggung jawab sosial di lingkungan dunia usaha, instansi sosial dan lembaga sosial non pemerintah sehingga mampu melakukan tindakan sosial dalam bentuk pencegahan dan penanganan penyandang masalah kesejaheteraan sosial (PMKS).

“Selain itu menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan pemangkau kepentingannya dalam dalam mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan,”tuturnya.

Dihadapan Staf Ahli Bupati Bidang Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan , Agus Subagyo dan anggota Forum TJSLP, Nurhayati menyebutkan, pada tahun 2019 terdapat 82.535 jiwa yang menjadi sasaran penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan APBN 2019.
Hasil verifikasi dan validasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) hanya 18.978 jiwa yang termasuk kategori masih layak mendapat PBI Jaminan Kesehatan APBD Provinsi.

“Anggaran Pemda yang terbatas , masyarakat tidak semuanya tercover kepesertaan PBI-JK,”imbuhnya.

Untuk itu, diharapkan komitmen Forum TJSLP dalam pengangaran menanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Nurhayati mengungkapkan, saat ini tercatat ada 510 perusahaan di Kabupaten Tegal. Dari jumlah tersebut, sedikit sekali yang melaporkan tanggung jawab sosial ke Forum TJSLP.

“Perusahan yang lain sudah melaksanakan kewajiban tanggung jwab sosial(CSR) tapi jalan sendiri-sendiri, tidak melaporkan pada kami,”sebutnya.
Pada acara tersebut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Tegal , Fathudin Rosidi mendukung upaya Pemkab Tegal dalam menekan kemiskinan dan pengangguran.

Menurut Fathudin, upaya yang dapat dilakukan Pemkab Tegal untuk mengurangi pengangguran terbuka adalah dengan pro investasi. Untuk itu, revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diharapkan segera selesai.
Selain masalah kesejahteraan sosial, dalam rakor tersebut, juga disinggung penataan wajah Kota Slawi dan upaya penanganan sampah dan penataan wilayah kumuh, miskin dan terbelakang di Kabupaten Tegal. Untuk menangani masalah tersebut, Pemkab Tegal berharap peran serta masyarakat dan dunia usaha.(Sari-Red 06)

BERITA LAINNYA