Take a fresh look at your lifestyle.

Duh! 70 Persen Awak Kapal Perikanan Indonesia Belum Miliki Kontrak Kerja

97

TEGAL, smpantura.com – Sekitar 70 persen Awak Kapal Perikanan (AKP) di Indonesia belum memilliki kontrak kerja tertulis hitam di atas putih. Karenanya, merkea berisiko menjadi korban eksploitasi ketenagakerjaan dan pelanggaran HAM pekerja.

“Hal ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk memperjuangkan kontrak kerja dan upah yang layak bagi AKP,” terang Direktur Safe Seas Project, Nono Sumarsono dalam acara deklarasi Organisasi Pusat Informasi dan Layanan Awak Kapal Perikanan (PILAKP) di Tegal, Sabtu (1/5) sore.

Menurutnya, deklarasi yang bersamaan dengan Hari Buruh Internasional itu merupakan upaya untuk memperjuangkan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan AKP. Bahkan, Yayasan Plan International Indonesia atau Plan Indonesia melalui Safe Seas Project sangat mendukung.

Dengan dibentuknya PILAKP, besar harapan Nono, ke depannya dapat duduk bersama secara egaliter dalam perjuangan untuk melindungi dan menyejahterakan AKP Indonesia.

Sementara, Ketua PILAKP Tegal, Wanardi menyebutkan, berdasarkan data dari Fishers Center yang dikelola Safe Seas Project per Maret 2020, terdapat laporan praktik kerja paksa dan perdagangan orang sejumlah 44 kasus.

Kasus tersebut meliputi gaji tidak dibayar, kecelakaan kerja, permohonan untuk dipulangkan ke Indonesia dan tidak dicover asuransi.

“Ada 44 kasus sampai periode Maret 2020 dan kami melihat masih ada kelemahan pada sistem perlindungan bagi AKP Indonesia, yaitu terkait regulasi dan kewenangan kementerian lembaga serta pemerintah daerah yang tumpang tindih,” kata Wanardi.

Untuk ke depannya, Serikat Buruh Awak Kapal Perikanan Indonesia akan berkonsolidasi dengan berbagai elemen masyarakat lain agar dapat mengambil bagian dalam penentuan kebijakan untuk melindungi dan menyejahterakan awak kapal perikanan secara khusus, dan nelayan Indonesia secara umum.

“Kami sangat mengharapkan dukungan dari SAFE Seas Project agar kami dapat menjadi bagian dari penentu kebijakan untuk diri kami sendiri,” tandas Wanardi. (T03-red)

BERITA LAINNYA