Take a fresh look at your lifestyle.

DPRD Kota Tegal Pertanyakan Tentang Pembentukan Pansel Sekda

118

TEGAL – DPRD Kota Tegal mempertanyakan tentang realisasi pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) untuk mengisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Sebab, kekosongan jabatan tersebut sudah berlangsung lebih dari enam tahun dan selama kekosongan jabatan Sekda tercatat sudah lima kali jabatan Sekda Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (PJ).

Menurut Ketua DPRD Sementara, Edy Suripno, kemarin, pihaknya berharap Pemkot Tegal segera merealisasikan Pansel Sekda. Dengan demikian, adanya pejabat Sekda yang definitif peningkatan kinerja pemerintah daerah semakin baik. Selain itu pelayanan kepada masyarakat bisa optimal. “Kami mendorong agar pengisian jabatan sekretaris daerah melalui pansel Sekda dan pansel pejabat eselon II agar segera dilaksanakan,” katanya.

Terkait hal itu, sebelumnya sejumlah anggota DPRD juga meminta Pemkot Tegal untuk segera melaksanakan pengisian jabatan Sekda dan eselon II. Sebab, adanya kekosongan jabatan tersebut dinilai sudah kronis dan memprihatinkan.”Kondisi seperti ini harusnya membuat kita semua malu karena dianggap tidak mampu menghadirkan wajah pemerintahan yang profesional dan kompetibel. Kita semua meyakini banyaknya pejabat pelaksana tugas (Plt) menjadikan kerja Pemerintah Daerah lambat dan kurang responsif,” ujar anggota DPRD, Sutari.

Anggota DPRD lainnya, Rosalina juga menyampaikan, pihaknya meminta agar Wali Kota Tegal segera melakukan proses seleksi Sekda definitif sesuai peraturan yang berlaku. Sebab, kekosongan jabatan tersebut sudah berlangsung lebih dari enam tahun. “Selama kekosongan jabatan Sekda tercatat sudah lima kali jabatan Sekda Pelaksana Tugas (Plt) dan Pejabat Sementara (PJ). Apakah dalam kurun waktu kepemimpinan yang baru akan di Plt atau PJ-kan terus? ” katanya.

Menurut dia, pihaknya menyampaikan persoalan tersebut dengan tujuan agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan Undang – Undang (UU) No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 214 ayat (3) disebutkan masa jabatan penjabat sekretaris daerah paling lama enam bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas, atau, paling lama tiga bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Selain itu, juga diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, Pasal 10 ayat (1) disebutkan proses seleksi terbuka sekretaris daerah oleh kepala daerah harus sudah dimulai paling lambat lima hari kerja, terhitung sejak terjadinya kekosongan sekretaris daerah.(Wawan Hoed/Red1)

BERITA LAINNYA