Take a fresh look at your lifestyle.

DPRD Desak Pemkot Tegal Gelar Rapat Antisipasi Varian India

38

TEGAL, smpantura.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal, mendesak pemerintah setempat untuk melakukan rapat holistik dengan melibatkan seluruh pihak. Mengingat saat ini masih kurang edukasi kepada masyarakat, mengenai ancaman varian India.

“Varian ini lebih berbahaya dibanding virus sebelumnya. Artinya, ketika kita menghadapi ancaman besar, maka perlu membangun kedisiplinan. Baik kedisiplinan kepada masyarakat maupun pemerintah dalam hal penanganannya,” jelas Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, Edy Suripno saat ditemui wartawan, Senin (14/6).

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, anggaran untuk penanganan Covid-19 juga harus secara cepat harus direalisasikan, dalam rangka melindungi masyarakat Kota Tegal. Untuk itu, pihaknya mendesak pemkot setempat untuk mengambil langkah-langkah antisipasi terkait penyebaran virus B.1.617.

Dengan adanya rapat koordinasi, diharapkan dapat secara bersama-sama membangun kesadaran masyarakat dan mendisiplinkan dalam menangani persoalan Covid. Sebab, jika terlambat dalam mengantisipasi, dan kemudian gagal melakukan antisipasi, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kepanikan.

“Kalau kepanikan terjadi pada masyarakat itu masih mending. Tetapi jika pemerintah daerahnnya yang tidak siap dan yang seharusnya melindungi malah kemudian panik, ini akan berakibat kekacauan,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Uyip ini kembali menegaskan, Pemerintah Kota Tegal dirasa perlu segera melakukan persiapan dan antisipasi, mengingat daerah ini menjadi daerah lintasan dan magnet bagi daerah lain.

Dalam kesempatan itu pihaknya juga menyampaikan adanya keluhan dari penyelanggaran pemerintah. Bahwa saat ini, di Kota Tegal yang menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid adalah TNI Polri. Sementara dari dinas, Satpol PP dan lainnya dianggap masih kurang.

“Untuk itu, mari kita evaluasi. Wali Kota kita minta untuk mengadakan rapat secara holistik, kumpulkan semua pihak dan berikan keputusan-keputusan yang sekiranya bisa sebagai langkah antisipatif untuk melindungi masyarakat Kota Bahari,” tutupnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA