Take a fresh look at your lifestyle.

DPRD Brebes Sampaikan Raperda Inisiatif Tentang BPD

95

BREBES – DPRD Kabupaten Brebes secara resmi menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada lembaga Eksekutif, melalui rapat paripurna, Selasa (17/11), di Gedung DPRD setempat. Raperda tentang BPD itu disampaikan untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), agar hak-hak BPD dapat terakomodir dengan baik. Selain itu, perda yang sudah ada selama ini dinilai sudah tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Di samping Raperda tentang BPD, dalam rapat paripurna tersebut juga disampaikan Raperda tentang APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Brebes Moh Taufik, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya. Hadir juga Wakil Bupati Brebes, Narjo berserta pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Brebes.

Ketua Komisi I DPRD Brebes, Sukirso mengatakan, para wakil rakyat menilai, Perda tentang BPD yang sudah dimiliki, dinilai masih mempunyai banyak kelemahan. Salah satunya, aturan itu masih tergabung dalam Perda tentang Pemerintahan Desa. Sehingga dipandang perlu dilakukan penyempurnaan dengan dipecah dan berdiri sendiri agar lebih baik serta mandiri. Apalagi, selama ini hak-hak yang menjadi kewenangan BPD di Brebes belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 110 tahun 2016. “Di sisi lain, kami menilai hakhak BPD saat ini belum bisa terakomodir, seperti aspirasi, hak dan tunjangannya. Adanya perda ini, kami harapkan kinerja antara BPD dengan Pemerintah Desa seimbang dan berjalan baik,” ungkapnya usai rapat paripurna.

Sementara Anggota Fraksi PKS DPRD Brebes, Wamadiharjo mengatakan, pihaknya mendukung langkah Komisi I DPRD Brebes, yang berinisiatif menyusun Raperda BPD. Hal itu tidak lain karena sesuai dengan Permendagri nomor 110 tahun 2016. Dimana lembaga BPD mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

“Kami berharap, jika sudah ditetapkan sebagai Perda, kinerja dan kapasitas BPD maupun pemerintahan desa agar lebih baik, maju dan berkulitas,” pungkasnya. (*)

BERITA LAINNYA