Take a fresh look at your lifestyle.

DPRD Akhirnya Setujui Raperda LPP APBD Tahun 2018

138

<B>TEGAL<P> – Setelah melalui proses pembahasan cukup panjang, DPRD Kota Tegal akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun 2018 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD, Senin (29/7).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD, Edy Suripno dan dihadiri jajaran Forkompinda serta para pejabat di lingkungan Pemkot Tegal. Dalam kesempatan itu, penyampaian hasil pembahasan disampaikan juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Nur Fitriani. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi untuk persetujuan DPRD.

“Setelah mendapatkan persetujuan DPRD, selanjutnya Perda LPP APBD 2018 akan disampaikan ke Provinsi melalui Pemkot Tegal untuk mendapatkan evaluasi dan masukan, sebelum disahkan,” kata Ketua DPRD, Edy Suripno.

Sementara itu, Wali Kota, Dedy Yon Supriyono mengatakan, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan semua OPD yang telah menyampaikan kelengkapan laporan pertanggungjawaban, dehingga pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018 berjalan dengan baik. “Terhadap semua saran, pemikiran dan masukan serta catatan, baik pada saat penyampaian pemandangan umum, pembahasan di badan anggaran, serta pendapat akhir fraksi, akan menjadi perhatian serta bahan pertimbangan guna peningkatan kinerja aparatur dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Dia mengemukakan, sesuai mekanisme yang ada, maka paling lama tiga hari setelah mendapat persetujuan, Raperda itu akan disertai rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada Gubernur Jateng untuk dilakukan evaluasi. “Selanjutnya Gubernur menyampaikan hasil evaluasi paling lambat 15 hari kemudian. Setelah hasil evaluasi selesai dan diterima kembali serta dinyatakan sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka akan ditetapkan sebagai Perda dan Rancangan Peraturan Walikota akan ditetapkan menjadi Perwal,”tandasnya.(Wawan Hoed/Red2)

BERITA LAINNYA