Take a fresh look at your lifestyle.

Ditekan Pihak Ketiga, Dikbud Minta Lindungi Kepsek

319

SLAWI – Sejumlah sekolah dari mulai Taman Kanan-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tegal mengeluhkan mendapatkan tekanan dari pihak ketiga yang menawarkan produk pendidikan. Hal itu harus disikapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk melakukan perlindungan hukum.

“Kami mendapatkan keluhan dari sejumlah kepala sekolah yang mengaku ditekan pihak ketiga,” kata Ketua Umum Barisan Anti Korupsi Indonesia (Bakin) Kabupaten Tegal, Bambang Asmoyo, Rabu (5/8).

Dikatakan, tekanan pihak ketiga penyedia jasa sarana dan prasarana terkait dengan pengadaan sarana dan prasarana yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja, BOS Afirmasi, dan BOS Reguler. Para kepala sekolah resah karena dikhawatirkan akan melanggar aturan.

“Ada pengadaan yang bukan kewajiban sekolah, tapi dipaksakan untuk dibeli,” ujarnya.

Dijelaskan, pihak penyedia jasa melakukan upaya penawaran dengan dugaan membawa nama oknum aparat penegak hukum untuk menekan para kepala sekolah. Kondisi itu harus disikapi dinas terkait dalam perlindungan hukum terhadap kepala sekolah. Pasalnya, jika dipaksakan untuk membeli dikhawatirkan melanggar aturan.

“Dikbud harusnya bisa melindungi kepala sekolah, karena mereka yang tanggungjawab atas dana BOS. Jangan dipaksakan karena memang tidak menjadi kebutuhan wajib,” tegas Bambang.

Ia mempertanyakan jenis perlindungan hukum terhadap kepala sekolah. Hingga kini, Dikbud belum melakukan perlindungan hukum terhadap kepala sekolah. Padahal, kepala sekolah yang akan terjerat hukum jika melakukan kesalahan dalam penggunaan dana BOS.

“Kami mengingatkan kepada Dikbud, karena yang akan menjadi korban kepala sekolah,” ujarnya.

Plt Sekdin Dikbud Kabupaten Tegal, Winarto menjelaskan, dinas tidak memiliki kewenangan untuk perlindungan hukum terhadap pihak sekolah, karena dana BOS kewenangan tiap sekolah. Adapun pembelian sarana dan prasarana sekolah diserahkan sepenuhnya terhadap sekolah masing-masing.

“Sekolah bebas melakukan pengadaan asalkan melalui Sistim Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah). Kemendikbud secara tegas membebaskan pengadaan,” pungkasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA