Take a fresh look at your lifestyle.

Disorot, DPRD Minta Pembangunan Dua Mega Proyek Bertahap

152
  • Berdampak Prioritas Pembangunan Lain Terpangkas

BREBES – Rencana Pemkab Brebes melaksanakan pembangunan dua mega proyek, Kantor Terpadu dan Rumah Sakit Umum (RSU) di Kecamatan Katanggungan, mendapat sorotan DPRD setempat. Para wakil rakyat menilai, pembangunan Kantor Terpadu tidak terlalu penting, sehingga pelaksanaannya diminta secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.

Sedangkan pembangunan RSU di Ketanggungan, dinilai sudah menjadi sebuah kebutuhan mendesak dan harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, Pemkab Brebes merencanakan akan melaksanakan pembangunan dua mega proyek, yang diperkirakan bakal menyerap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai puluhan miliar rupiah di tahun 2020 mendatang. Kedua proyek besar itu yakni, pembangunan rumah sakit umum di Kecamatan Ketanggungan dan pembangun Kantor Terpadu Pemkab Brebes.

“Kalau saya sih, sepakatnya itu boleh lah dilaksanakan, tetapi kenapa harus pada satu tahun anggaran. Kenapa tidak bisa dilaksanakan bertahap, katakan lah dengan multiyears. Apalagi, untuk pembangunan Kantor Terpadu saya rasa tidak begitu mendesak, dan masih banyak cara lain,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Brebes, Zaki Syafrudin Prihatin, kemarin.

Politisi Partai Amanat Nasional itu mengatakan, kaitan dengan pembangunan RSU di Kecamatan Ketanggungan itu memang sudah dibutuhkan masyarakat, karena menyangkut pelayanan kesehatan. Namun demikian, perlu dipikirkan juga terkait ketersediaan anggaran daerah karena dibutuhkan biaya yang sangat besar. Pembangunan rumah sakit itu membutuhkan anggaran sebesar Rp 60 miliar. Kemudian, untuk pembangunan Kantor Terpadu kebutuhan anggarannya mencapai Rp 85 miliar.

Disisi lain, pada tahun 2020 Pemkab Brebes juga harus mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk pembayaran honor Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K), yang jumlahnya sekitar 600 orang. Sesuai hasil pembahasan, honor atau gaji P3K itu membutuhkan anggaran sekitar Rp 40 miliar lebih. “Jika dilaksanakan pada satu tahun anggaran di 2020 nanti, jelas akan mempengaruhi prioritas pembangunan lainnya yang juga dibutuhkan masyarakat. APBD yang dimiliki Brebes juga terbatas. Untuk itu lah, saya menolak jika dilaksanakan pada satu anggaran,” tandasnya.

Menurut dia, apabila dipaksakan dilaksanakan dalam satu anggaran, dampaknya akan terjadi pemangkasan terhadap anggaran di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lain. Padahal setiap SKPD mempunyai prioritas pembangunan. Belum lagi, bila melihat kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Brebes, masih banyak yang harus diprioritaskan, termasuk sektor infrastruktur lainnya. “Ini juga akan mempengaruhi kinerja di setiap SKPD, jika dipaksakan satu tahun anggaran,” sambungnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Brebes Nasirul Umam mengatakan, pembangunan Kantor Terpadu dilaksanakan dengan memprioritaskan instansi pemerintah dareah yang kantornya sudah tidak layak dipakai, baik itu kondisi gedungnya maupu lahan parkirnya. Kedepan, baru dibangun kantor-kantor yang lain. “Intinya dilaksanakan secara bertahap, dengan melihat prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah,” katanya.

(Setiawan/Red2)

BERITA LAINNYA