Take a fresh look at your lifestyle.

Disayangkan di Brebes Standar Protokol Kesehatan WHO Belum Dipatuhi

- Anggota Pansus Sidak ke Sekolah

112

BREBES – Anggota Pansus Covid-19 DPRD Brebes melakukan sidak ke sejumlah sekolah, pada kegiatan hari pertama sekolah Senin (13/7). Meski dari sidak itu diketahui ada sekolah yang telah menerapkan protokol kesehatan, tetapi disayangkan banyak sekolah yang penerapannya belum mematuhi standar WHO.

“Selain cuci tangan, anak-anak wajib pakai masker semua, dan lebih optimal juga pakai face shield (pelindung wajah). Tadi saya lihat guru-gurunya pakai face shield, tapi anaknya tidak pakai. Harusnya baik guru dan siswa pakai dong. Standar protokol kesehatan WHO juga sudah jelas. Saya temukan juga ada anak yang membawa sendiri face shield,” ujar anggota Pansus Covid-19 DPRD Brebes, Mashadi di sela-sela sidak ke beberapa sekolah.

Seperti diketahui, WHO mengeluarkan rilis terbaru terkait protokol kesehatan. Di antaranya, hindari tempat padat, tertutup dan ventilasi buruk. Kemudian, wajib memakai masker dan face shield, serta perketat jaga jarak.

Menurut Mashadi, monitoring ke beberapa sekolah itu dilakukan di wilayah Kecamatan Brebes. Selain ke satu SMP negeri yang telah diizinkan melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka di SMP Negeri 2 Brebes, kegiatan juga dilakukan ke beberapa sekolah yang sedang mulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Hasilnya, ada yang sudah menerapkan protokol kesehatan dan ada juga yang masih kurang sadar, khususnya sekolah di wilayah pinggiran. “Kalau tempat cuci tangan pakai sabun sudah tersedia. Memang kesadarannya masih kurang. Makanya, kita terus dorong pihak sekolah untuk patuh terhadap protokol kesehatan yang ada,” tandasnya.

Dia mencontohkan, beberapa sekolah dasar dan menengah pertama yang dimonitoring, khususnya di wilayah pinggiran masih ditemukan kesadaran siswa yang kurang. Misalnya, dalam hal kesadaran mengenakan alat pelindung diri. Di antaranya, masker atau face shield.

Diakui Mashadi, jika APD bagi siswa atau guru hingga kini masih sangat kurang. Sehingga pihak sekolah perlu adanya bantuan baik melalui beberapa program CSR atau bantuan dari organisasi masyarakat, parpol atau lainya.

“Kita dorong pihak sekolah yang sekiranya kesulitan APD untuk membuat proposal bantuan. Utamanya APD bagi anak-anak,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA