Take a fresh look at your lifestyle.

Disalurkan 550 Sertifikat Program Redistribusi Tanah

43

BREBES, smpantura.com – Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Brebes, menyalurkan sebanyak 550 sertifikat tanah kepada masyarakat sasaran, Rabu (22/9), di Pendopo Kabupaten Brebes. Ratusan sertifikat tanah itu merupakan Program Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria tahun 2021. Penyerahan sertifikat secara simbolis dilakukan Bupati Brebes, Idza Priyanti.

Kepala ATR/BPN Kabupaten Brebes, Juarin Jaka Sulistyo mengatakan, sertikat tanah yang diserahkan itu berasal dari program Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria tahun 2021. Kabupaten Brebes mendapatkan alokasi program tersebut sebanyak 550 bidang tanah, dan saat ini sudah selesai seratus persen. Dalam proses pembuatan sertifikat tahan dari program itu, masyarakat digratiskan dari biaya karena telah ditanggung oleh APBN tahun 2021. “Untuk program Redistribusi Tanah ini, di Brebes totalnya ada 550 bidang, dan hari ini kami serahkan sertifikatnya. Untuk program ini, bebas biaya alias gratis karena telah dibiayai oleh APBN tahun ini,” jelasnya usai kegiatan.

Menurut dia, untuk program tersebut sasarannya adalah tanah yang berstatus landreform. Sedangkan kreteria atau syaratnya, di antaranya mempunyai kepastian obyek dan subyek, tidak dalam sengketa dan sesuai dengan tata ruang Pemkab Brebes. Hal itu yang membedakan dengan program sertifikat Prona. Di samping itu, proses pembuatan sertifikat program redistibusi tanah itu juga mempunyai panitia pertimbangan, yang diketuai Bupati Brebes. “Kami harapkan, dari 550 sertifikat tanah program redistribusi ini bisa sebagai stimulan, motivasi dan semangat masyarakat. Mereka yang menerima sertifikat ini sekarang sudah mempunyai kepastian hukum atas aset tanahnya, dan bisa digunakan dalam upaya meningkatkan usaha,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, Pemkab Brebes sangat mendukung adanya program Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria tersebut. Sebab, program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat. Yakni, akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang mempunyai tanah berstatus landrefrom. Kemudian, masyarakat juga dapat memanfaatkan sertifikat itu untuk meningkatkan usaha atau permodalannya. “Saya harapkan, dengan program ini kedepan juga tidak ada lagi sengketa atau konflik tanah antara masyarakat,” pungkasnya.

(T07-red)

BERITA LAINNYA