Take a fresh look at your lifestyle.

Dinsos Tangguhkan Penyaluran BST Bagi 1.011 KPM di Kecamatan Slawi

Diantaranya Tercatat Sebagai PNS

71

SLAWI,smpantura.com – Dinas Sosial Kabupaten Tegal menangguhkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) tahap 3 dan 4 tahun 2021 bagi 1.011 keluarga penerima manfaat (KPM). BST yang diberikan senilai Rp 600.000 yang penyalurannya melalui PT Pos Indonesia.

Keluarga tersebut dicoret atau diblokir sebagai penerima BST , karena dinilai tidak layak menerima bantuan sosial tersebut. Diantaranya berprofesi sebagai DPRD , dokter, perawat, dosen, guru, karyawan BUMD dan BUMN, anggota TNI dan Polri, konstruksi, konsultan, notaris, PNS, pensiunan , pelaut , perangkat desa dan wartawan. 

Adapun KPM yang ditangguhkan sebagai penerima BST berasal dari delapan desa di Kecamatan Slawi, yakni Desa Dukuhsalam (1 KPM), Desa Dukuhwringin (2 KPM), Desa Kagok (1 KPM), Desa Kudaile (2 KPM), Desa Pakembaran (2 KPM), Kelurahan Procot (389 KPM), Desa Slawi Kulon (613 KPM) dan Desa Trayeman (1 KPM). 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal Nurhayati mengatakan, penangguhan dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari warga terkait data KPM BST yang tidak layak, khususnya di wilayah Kecamatan Slawi. 

Mendapat laporan tersebut, pada hari itu juga,Minggu (9/5), Dinsos mengusulkan penghapusan 1.011 KPM BST sekaligus penghentian penyalurannya guna mendukung ketepatan data sasaran. Usulan tersebut ditindaklanjuti oleh Kantor Pos Tegal sebagai penyalur BST. 

Nurhayati menjelaskan, sebelumnya tahapan pengelolaan data sasaran BST meliputi pengumpulan data dari desa , diolah Dinsos sesuai format import online Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), import online SIKS –NG kemudian Dinsos akan mendapatkan umpan balik atau hasil olah data yang masuk dari Pusdatin. Kemudian Dinas Sosial membuat Surat Pertanggungjawaban Mutkat (SPTJM ) yang ditanda tangani Bupati Tegal. 

Namun, pada BST usulan Maret 2021 , hasil pengumpulan data usulan dari desa kemudian diolah Tim Dinsos sesuai format import online melalui SIKS-NG. Data usulan yang diimport belum ada pengesahan bupati sudah masuk di data salur tahap 3 dan 4 bulan April 2021. 

Terkait adanya sasaran yang tidak layak di program BST dalam jumlah besar di Kecamatan Slawi sejumlah 1.011 KPM, setelah ditelusuri hal ini terjadi karena, desa tidak memahami mekanisme usulan yang harusnya bersumber daru musyarakah desa, verivikasi lapangan ketua RT/RW . Selain itu, pengisian data BST melalui SIKS-NG oleh operator data di desa hanya diberi waktu dua hari, dan dari SIKS-NG langsung menjadi data salur di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 

Pj Kades Slawi Kulon, Hendatono menyebutkan, banyaknya data sasaran yang tidak layak menerima BST di desanya karena terjadi  kesalahan saat memasukkan data.

“Ada permintaan data untuk mengusulkan terutama Slawi Kulon, waktunya sudah mepet dan harus segera diselesaikan. Kami dari perangkat desa melalui RT dan RW untuk segera mengusulkan .Ternyata kurang direspon. Akhirnya setelah mepet, data non kriteria, diblok dan dishare. Sehingga muncullah yang pensiunan, PNS aktif mendapatkan BST,”jelasnya. 

Data yang diusulkan ternyata langsung berbentuk data calon penerima, sementara desa belum pernah melakukan verifikasi calon penerima. Dengan masalah tersebut, pemerintah desa memerintahkan RT dan RW agar tidak membagikan surat undangan untuk menerima BST. 

Adapun undangan yang sudah terlanjut dibagikan, maka calon penerima diminta mengembalikan kepada RT dan RW. “Makanya tadi pagi, banyak PNS aktif yang datang ke balai desa untuk mengembalikan surat panggilan. Ada sekitar 25 orang. Itu kemungkinan yang lolos mendapat kartu undangan, yang lainkemungkinan belum menerima,”sebut Hendartono. 

Hendartono mengatakan, dari pengamatannya, tidak ada PNS aktif maupun pensiuan PNS yang mengambil uang tunai BST karena kartunya telah dikembalikan.

Disebutkan, tahap sebelumnya, di Slawi Kulon hanya 65 KPM BST, namun pada tahap 3 dan 4 ini yang diusulkan mencapai 2.123 KPM, tersebar di 44 RT 9 RW. Adapun yang menerima BST di desa tersebut sebanyak 2.063 KPM.

Bahkan dengan banyaknya calon penerima yang mendapat BST, penyaluran dibagi di tiga lokasi, yakni di Balai Desa, RW 04 dan RW 05. 

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Slawi, Muhammad Sofi mengatakan, beberapa PNS telanjur menerima BST, salah satunya warga Trayeman yang berprofesi sebagai guru . Selanjutnya, dengan adanya perintah penangguhan, maka uang yang telah diberikan akan ditarik kembali oleh kantor pos. 

“PNS yang datang kesini juga mengaku kebingungan karena mendapat undangan mengambil BST. Tadi pagi ada suami istri yang mau ambil, ternyata di data sudah ditandai terkena verifikasi lapangan, sehingga mereka tidak bisa mengambil,”kata Sofi saat ditemui di Kantor Pos Slawi. (T04-Red)

BERITA LAINNYA