Take a fresh look at your lifestyle.

Dibutuhkan Regulasi untuk Desa Non Bengkok

230

SLAWI – Desa non bengkok di Kabupaten Tegal sebanyak 13 desa membutuhkan perhatian khusus, salah satunya Desa Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa. Pasalnya, desa yang tidak memiliki bengkok akan berimbas kepada kesejahteraan kepala desa (kades) dan perangkat desa. Mereka hanya mengandalkan Penghasilan Tetap (Siltap) dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sedangkan, Dana Desa (DD) tidak bisa digunakan untuk Siltap.

“Bengkok sebenarnya bisa digunakan untuk menambah penghasilan kades dan perangkat desa. Tapi, bagi desa-desa yang tidak memiliki bengkok hanya mengandalkan ADD,” kata Kades Dukuhbenda, Kecamatan Bumijawa, Sudiryo, Rabu (26/2).

Dikatakan, sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemkab Tegal mengalokasikan tunjangan penghasilan tidak tetap sebesar Rp 600 ribu perbulan. Namun, setelah pemberlakukan UU tersebut dan adanya ADD, Pemkab tidak lagi mengalokasikan dana tersebut. Hal itu membuat kades dan perangkat desa tanpa bengkok mendapatkan penghasilan lebih kecil dibandingkan desa lainnya.

“Saya hanya mendapatkan Siltap Rp 2,8 juta perbulan, sedangkan perangkat desa hanya Rp 2 juta. Padahal, kades yang memiliki bengkok bisa mendapatkan Siltap di atas Rp 3,5 juta untuk kades dan perangkat desa lebih dari Rp 2,5 juta,” ujar Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Bumijawa itu.

Menurut dia, regulasi yang ada tidak memperhitungkan desa yang tidak memiliki bengkok. Baik ADD dan DD hanya memperhitungkan luas wilayah, jumlah penduduk, dan tingkat kemiskinan. Ia mengharapkan agar regulasi direvisi agar desa non bengkok bisa mendapatkan perlakukan khusus.

“Misalkan bantuan khusus dari Pemkab, Pemprov atau Pemerintah Pusat untuk desa tanpa bengkok. Padahal, hak dan kewajiban sama tapi pendapatan tidak sama,” ujarnya.

Ditambahkan, semua desa dituntut untuk berinovasi dan mengembangkan wilayahnya melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun, desa non bengkok tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan anggaran. Sedangkan, DD yang nilainya lebih besar lebih diprioritaskan untuk infrastruktur. Seharusnya Pemkab lebih perhatian dengan desa non bengkok, terutama untuk pembangunan infrastruktur di luar kewajiban Pemkab.

“Jangan disamaratakan karena sumber dan penghasilannya berbeda dengan desa non bengkok. Terlebih, di Desa Dukuhbenda wilayahnya rawan bencana,” pungkasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA