Take a fresh look at your lifestyle.

Keluarkan ADD dan DD Sekaligus, Pemerintah Pusat Bisa Ambil Kebijakan Karantina Wilayah

195

Oleh : Agus Solichin S.Psi

Memperhatikan perkembangan kasus wabah Covid-19 yang bertambah dengan pesat dan tidak terkendali, saat ini banyak desakan dari berbagai pihak termasuk dari beberapa daerah untuk melakukan tindakan karantina wilayah. Namun sampai dengan saat ini, Pemerintah Pusat belum melakukan hal itu dan justru beberapa kabupaten/ kota melaksanakan Isolasi Terbatas atas tidak adanya kepastian mengenai tindakan karantina wilayah. Namun demikian, mendasarkan pemberitaan di berita di media, Pemerintah Pusat sedang melakukan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Karantina Wilayah.

Permasalahan yang paling dikhawatirkan banyak orang, termasuk mungkin Pemerintah Pusat, apabila dilakukan Karantina Wilayah adalah bagaimana memberikan jaminan ketersediaan pemenuhan kebutuhan primer bagi masyarakat, terutama terkait makan dan minum. Mulai dari bagaimana mengalokasikan anggarannya sampai bagaimana teknis pelaksanaannya. Dari permasalahan tersebut, menurut Kami pemerintah tidak dapat dibiarkan sendiri dan harus dibantu oleh pemerintah daerah serta yang utama adalah pemerintah desa.

Untuk alokasi anggaran, saat ini di desa terdapat sumber anggaran baik Dana Desa (DD) ataupun Alokasi Dana Desa (ADD) dengan jumlah yang cukup besar (rata-rata per desa minimalnya sekitar Rp 1,5 miliar). Dari anggaran tersebut, terdapat pos anggaran untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang jumlahnya bisa mencapai setidak-tidaknya 75 persen atau sekitar Rp 1,1 miliar. Melihat dari perkembangan wabah yang ada saat ini, sepertinya kegiatan pembangunan dan pemberdayaan tersebut sepertinya akan sangat sulit untuk dilaksanakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah penderita wabah terus bertambah secara signifikan, termasuk banyaknya warga masyarakat yang meninggalkan Jakarta dan sekitarnya untuk kembali ke kampung halamannya yang berpotensi menjadi carrier atau bahkan terjangkit wabah. Melihat perkembangan hal itu, bisa jadi sewaktu-waktu Pemerintah Pusat akan melakukan upaya Karantina wilayah. Jika hal tersebut diambil oleh Pemerintah Pusat, maka apapun kebijaknnya harus siap dan mengantisipasinya.

Menurut Kami, hal yang paling memungkinkan bisa kita lakukan adalah mempersiapkan anggaran di pemerintah daerah untuk difokuskan pada kegiatan penanggulangan bencana wabah ini. Termasuk di pemerintah desa dari anggaran pembangunan dan pemberdayaan dialihkan pada anggaran penanggulangan bencana untuk menyediakan kebutuhan primer dan keperlunan pencegahan dan penanggulangan wabah. Apabila Pemerintah Pusat melakukan kebijakan Karantina wilayah, maka seluruh desa di Kabupaten Tegal akan siap untuk mendukung dan menyikapi kebijakan tersebut. Sebaliknya seandainya Pemerintah Pusat mengambil kebijakan untuk memfokuskan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah desa pada penanggulangan bencana wabah ini, maka kebijakan Karantina Wilayah, Kami yakin tidak akan mengalami kesulitan. Meskipun Kami menyadari bahwa gagasan ini belum menyentuk terkait kebijakan ekonomi secara mendetail. Secara normatif, perubahan itu dapat dilakukan melalui perubahan anggaran.

Secara teknis, saat ini pencairan DD dan ADD diatur dengan sistem tahap, dimana tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen. Dalam situasi dan kondisi yang sangat mendesak seperti ini, mungkin akan lebih efektif jika akan memfokuskan anggaran desa untuk penanggulangan bencana wabah ini, maka pencairan tersebut diubah dimana seluruhnya dicairkan pada tahap pertama. Namun demikian, hal itu sifatnya hanya alternatif sementara. Artinya apabila ternyata situasi dan kondisi bisa dikendalikan dan kembali normal dalam kurun waktu 2-3 bulan, maka anggaran yang tadinya dialihkan untuk tanggap darurat bencana wabah Virus Korona dapat dialihkan lagi seperti semula.

Mendasarkan hal tersebut, bersama ini Kami mohon izin untuk menyampaikan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat, mohon dengan sangat segera mengambil kebijakan-kebijakan yang riil, aplikatif, sistemik, masif, terkoordinir dan terintegrasi dengan memberdayakan peran dan segala sumber daya yang dimiliki oleh daerah sampai dengan tingkat Desa untuk menanggulangi wabah ini termasuk jika Pemerintah akan melakukan kebijakan Karantina Wilayah.

Kami juga perlu laporkan kepada Pemerintah Pusat, bahwa saat ini di Kabupaten Tegal entah sudah berapa puluh ribu pemudik yang datang dari Jakarta dan sekitarnya. Saat ini, Kami hanya bisa melakukan pendataan secara detail atapun melakukan penjagaan dan penyemprotan kepada seluruh pendatang yang sampai di kampung halaman. Tetapi, dalam jumlah sebesar itu, apalah arti dan gunanya data karena jumlah tenaga kesehatan dan sarana/ prasarana kesehatan Kami tidak akan mampu menampung jika terjadi ledakan penerita wabah. Oleh karena itu, Kami mohon kepada Pemerintah Pusat segera melakukan upaya Karantina Wilayah, jangan khawatir masyarakat akan makan apa, kita bisa menggunakan anggaran Pemerintah Pusat, Daerah bahkan Desa untuk memberikan pemenuhan makan dan kebutuhan dasar lainnya selama masa karantina wilayah. (*)

Penulis Merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Ketua DPD Golkar Kabupaten Tegal, dan Sekretaris Jenderal Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi).

 

BERITA LAINNYA