Take a fresh look at your lifestyle.

Bupati Tunjuk Bank Jateng Salurkan DD dan ADD

210

SLAWI – Keinginan DPRD Kabupaten Tegal untuk mengalihkan penyaluran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ke PD BPR Bank Tegal Gotong Royong (TGR) terganjal dengan aturan. Pasalnya, bank yang bisa menyalurkan DD dan ADD yakni bank umum yang sudah bisa clearing secara nasional.

“Bupati cenderung kepada Bank Jateng dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya sebagian saham Bank Jateng milik Pemkab Tegal,” kata Kepala Dispermades Kabupaten Tegal, Prastyawan, Rabu (5/2).

Dikatakan, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan itu, Rekening Kas Desa (RKD) harus tunggal untuk penerimaan semua pendapatan yang masuk dalam APBDes, termasuk DD dan ADD. Khusus untuk DD, penyaluran harus melalui bank umum yang sudah bisa clearing secara nasional.

“TGR dan BKK bukan bank umum dan tidak masuk dalam clearing nasional. Pilihannya Bank Jateng dan BRI,” ujarnya.

Dijelaskan, kelebihan BRI memiliki unit sampai di tingkat desa. Namun secara likuiditas dan cash flow dinilai kurang, karena berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Jika desa mau menarik uang banyak akan mengalami kesulitan. Sementara itu, selain ada saham Pemkab Tegal dalam Bank Jateng, likuiditas dan cash flow bank itu dinilai cukup bagus. Bahkan, Bank Jateng telah membuat surat perjanjiaan dalam melayani penyaluran DD dan ADD.

“Oleh karena itu, Bupati condong ke Bank Jateng,” ucap Prastyawan.

Lebih lanjut dikatakan, sebelumnya penyaluran DD dan ADD dikelola Bank Jateng, BKK Talang dan Bank TGR. Namun dengan adanya aturan baru yang mengharuskan pengelolaan di bank umum yang sudah bisa clearing secara nasional , BKK dan TGR tidak bisa lagi menyalurkan DD dan ADD.

“Perbup terkait dengan penunjukan Bank Jateng sebagai penyalur DD dan ADD sudah ditangan Bupati,” ujarnya.

Ditambahkan, ADD untuk 271 desa di Kabupaten Tegal sebanyak Rp 121 miliar. Setiap desa mendapatkan ADD antara Rp 400 juta dan Rp 500 juta. Sedangkan, total bantuan DD sebanyak Rp 361 miliar. Jumlah itu mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp 340 miliar. Setiap desa mendapatkan DD antara Rp 800 juta dan Rp 1 miliar.

“Jadi, setiap desa mengelola sekitar Rp 1,4 miliar hingga Rp 1,5 miliar. Itu belum termasuk bantuan dari provinsi dan bantuan lainnya,” pungkasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA