Take a fresh look at your lifestyle.

Bupati Diingatkan Tidak Mutasi Jabatan ASN

157

PEMALANG – Berdasarkan Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, enam bulan sebelum penetapan calon bupati, bupati atau wakil bupati dilarang melakukan mutasi jabatan Aparatur Negeri Sipil (ASN). Apabila aturan tersebut dilanggar, bupati ataupun wakil bupati bisa terkena sangsi berupa pembatalan sebagai sebagai peserta Pilkada atau sangsi pidana.

“Bawaslu Kabupaten Pemalang telah mengirimkan surat ke bupati terkait dengan pelarangan pengantian jabatan ASN tersebut. Surat tersebut sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya di pasal 71 ayat dua,” ujar Ketua Bawaslu Pemalang, Hery Setyawan, baru baru ini.

Dia mengatakan, pasal 71 ayat dua berbunyi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Artinya pergantian jabatan atau mutasi ASN tetap bisa dilakukan oleh kepala daerah dengan catatan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam hal tersebut Menteri Dalam Negeri. Dalam pasal 71 ayat 5 tertulis apabila kepala daerah tersebut sebagai peserta atau petahana maka yang bersangkutan melanggar aturan tersebut, maka akan dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi maupun KPU kabupaten. Namun apabila bupati tidak sebagai peserta atau bukan petahana sanksi yang mengancam yaitu bisa dipidana. Hukumannya berupa kurungan antara satu bulan hingga enam bulan atau denda minimal Rp 600.000 hingga Rp 6 juta hal itu telah diatur dalam pasal 190.

“Terkait dengan hal tersebut kita meminta kersama pada pemerintah daerah dalam hal ini bupati dan wakil bupati untuk mentaati aturan tersebut. Penetapan calon bupati dan wakil bupati sesuai dengan tahapan yaitu tanggal 8 Juni 2020, artinya enam bulam sebelumnya yaitu 8 Januari besok (hari ini),” tandasnya.

Ia mengatakan, mulai 8 Januari, daerah yang menggelar pemilihan bupati atau walikota, bupati dan wakilnya dilarang melakukan mutasi jabatan ASN. Bahkan Bawaslu akan membuka posko layanan pengaduan terhadap layanan penggantian jabatan atau pencopotan yang tidak sesuai perundang undangan. Selain itu pihaknya juga melakukan sosialisasi ke ASN sesuai dengan surat edaran Bawaslu RI nomor SS-2012.(H77/Red_03)

BERITA LAINNYA