Take a fresh look at your lifestyle.

Bupati Brebes Sampaikan LKPj Tahun 2020 ke DPRD

105

BREBES, smpantura.com – Bupati Brebes, Idza Priyanti secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada DPRD Kabupaten Brebes, Senin (29/3). LKPj disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Brebes, Wurja.

Bupati Brebes, Idza Priyanti mengatakan, penyampaian LKPj merupakan bentuk sinergitas antara Pemkab Brebes dan DPRD. Selain itu dokumen LKPj merupakan bahan untuk evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemkab Brebes TA 2020. “Setelah evaluasi ini dilakukan, maka akan dihasilkan rekomendasi DPRD Brebes yang diharapkan menjadi masukan dan pertimbangan kami untuk perencanaan pembangunan daerah selanjutnya,” ujarnya dalam sambutan di rapat paripurna.

Menurut dia, ada dua ruang lingkup LKPj yang disampaikan dalam rapat paripurna. Yakni, hasil penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kemudian, hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. “Laporan yang kami sampaikan ini masih bersifat umum, karena laporan realisasi keuangan daerah masih dalam proses pemeriksaan BPK,” terangnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, untuk realisasi pendapatan daerah sampai dengan akhir Desember 2020 lalu sebesar Rp 3.008.467.380.234,- atau tercapai 100,12% dari target anggaran sebesar Rp3.004.837.514.000. Untuk APBD 2020, memang lebih rendah dibanding pada 2019 lalu. Hal itu dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran pandemi Covid-19. “Sedangkan untuk realisasi belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp2.955.134.323.005,- atau 94,32 persen dari anggaran belanja daerah yang mencapai Rp 3.132.984.182.000,” ungkapnya

Sementara itu, anggota DPRD Brebes Waidin mengatakan, rapat paripurna dengan agenda mendengarkan LKPj merupakan bagian dari pelaksanaan perundang-undangan. Dari penyampaian tersebut nantinya akan ditanggapi oleh fraksi-fraksi.

“LKPj ini disampaikan sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Tentang Kinerja Pemerintah Daerah. Jadi nanti, kita akan evaluasi dan membahas terkait LKPj bupati ini,” pungkasnya.

(T07-red) 

BERITA LAINNYA