Take a fresh look at your lifestyle.

BPPKAD Dipecah, Bagian Pemdes Dihapus

- SOTK Baru Besok Diparipurnakan DPRD

222

BREBES – Badan Pengelolaan Pendapatan,Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes, dipastikan akan dipecah menjadi dua. Sementara, satu bagian di Sekretarian Daerah (Setda), yakni Bagian Pemerintahan Desa (Pemdes) direncanakan akan dihapus.

Sedangkan tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di jajaran Pemkab Brebes akan diperkuat, termasuk dengan penambahan bagian baru. Kebijakan pemecahan dan penghapusan OPD tersebut, diketahui dari hasil rapat Panitia Khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Brebes, terkait pembahasan finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Revisi Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di jajaran Pemkab Brebes, Senin (27/1). Bahkan, sesuai jadwal Raperda Revisi SOTK baru itu akan diparipurnakan besok, Selasa (28/1).

“Tadi, kami bersama OPD membahas finalisasi Raperda Revisi SOTK. Intinya, untuk DPPKAD akan dipecah menjadi dua badan. Kemudian, Bagian Pemdes Setda Pemkab Brebes akan dihapus dan digabungkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades). Sedangkan beberapa OPD akan diperkuat struktur organisasinya,” ungkap Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Brebes, Nasirul Umam, usai rapat pembahasan di Gedung DPRD.

Dia menjelaskan, DPPKAD nantinya akan dipecah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Langkah itu dilakukan agar Pemkab Brebes lebih fokus dalam upaya mengali potensi pendapatan daerah. Di sisi lain, juga ada target- target tertentu yang ingin dicapai Pemkab Brebes melalui pemencahan terebut. Sebab, keberadaan DPPKAD selama ini dinilai belum fokus dalam menggali potensi pendapatan daerah. Sedangkan Bagian Pemdes Setda Pemkab Brebes, setelah dihapus akan masuk ke Dispermades. Itu dimaksudkan untuk menekan terjadinya tumpang tindih kewenangan. “Untuk pemecahan BPPKAD ini, kita fokus pada Badan Pendapatan Daerah. Nantinya akan ada 3-4 bidang di dalamnya, untuk menggali potensi-potensi sumber pendapatan, baik dari pajak daerah, retribusi atau lainnya,” terang dia.

Menurut Umam, dengan fokus pada Badan Pendapatan Daerah, diharapkan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Brebes dari sektor pajak daerah, retribusi dan pendapatan lain yang sah, kedepannya akan meningkat. Selama ini pendapatan dari sektor tersebut cenderung stagnan. Kalau pun ada kenaikan, besarnya tidak signifikan. Bahkan, tercatat dari tahun 2004 hingga tahun 2019, pendapatan dari pajak daerah dan retribusi rata-rata antara Rp 50 – 75 miliar. Sementara di daerah lain sudah mencapai ratusan miliar. “Kita jelas tertinggal dengan daerah lain. Karena itu, adanya Badan Pendapatan Daerah ini diharapkan pendapatan sektor pajak daerah dan reteibusi bisa meningkat. Apalagi, kini Brebes ditetapkan sebagai kawasan industri yang jelas bisa menjadi potensi di sektor pajak dan retribusi,” ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, selain dua OPD tersebut, ada tiga OPD lain yang akan mengalami perubahan. Namun ketiganya tidak dipecah atau dihapus, melainkan diperkuat struktur organisasinya. Yakni, Sekretariat DPRD, Kesbangpol dan Dinas Pendidikan. Untuk Kesbangpol yang semula statusnya Kantor naik menjadi Badan. Itu dilaksanakan karena perintah aturan yang lebih tinggi. Kemudian, Sekretariat DPRD ada penambahan sub bagian. Sedangkan di Dinas Pendidikan akan ada penambahan satu bidang. Yakni, Bidang Sarana dan Prasarana. “Penambahan bidang ini, kita lakukan terkait masalah aset di Dinas Pendidikan. Bahkan, masalah aset ini belum selesai-selesai dan menjadi salah satu penghambat Brebes belum meraih penilaian Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dari BPK. Kami harapkan, dengan adanya bidang ini, masalah aset di Dinas Pendidikan bisa teratasi,” pungkasnya.

(b.setiawan-red2)

BERITA LAINNYA