Take a fresh look at your lifestyle.

Bos Transportasi Asal Brebes Minta Larangan Mudik Ditinjau Ulang

109

BREBES, smpantura.com – Kebijakan larangan mudik pada musim Lebaran tahun ini, yang dikeluarkan pemerintah mulai menuai reaksi dari masyarakat. Bos transportasi asal Brebes, Muhadi Setiabudi, meminta agar pemerintah meninjau ulang kebijakan larangan mudik yang diterapkan di tahun kedua sepanjang pandemi Covid-19.

Pengusaha transportasi dan perhotelan ini menilai, larangan masyarakat untuk pulang kampung itu, akan berdampak keterpurukan ekonomi yang semakin parah. Bahkan, jutaan masyarakat di Indonesia yang berkerja di sektor transportasi akan ikut terdampak.

“Saya berharap pemerintah bisa meninjau kembali larangan mudik. Ini karena menyangkut hajat nasional, mudik juga sudah menjadi tradisi Lebaran untuk bertemu orang tua dan bersilaturahmi dengan keluarga di rumah. Lebih parah lagi, akan berdampak para sektor ekonomi,” ujar Muhadi Setiabudi, Pemilik Perusahaan Dedy Jaya Group ini, Kamis (1/4).

Dia mengatakan, pengalaman penerapan larangan mudik di tahun 2020 lalu, dampaknya sudah dirasakan. Dimana, sektor ekonomi ikut terdampak. Dilarangnya mudik membuat para pengusaha transportasi mengalami kerugian sangat besar. Para pekerja di sektor transportasi juga ikut terdampak. Mereka banyak yang terpaksa dirumahkan karena armada bus tidak beroperasi maksimal.

Tak hanya itu, lanjut dia, para pelaku usaha juga ikut terdampak, khususnya rumah makan, SPBU hingga pelaku UMKM. Selama ini adanya arus mudik menjadi momentum yang ditunggu untuk mengais rezeki setahun sekali. Bisa dibayangkan, di sepanjang jalur pantura pulau Jawa misalnya, ada berapa ribu rumah makan dan pelaku UMKM saat arus mudik dan balik Lebaran tiba. Namun ketika mudik di larang, mereka pun tidak bisa membuka usahanya.

“Jadi dampaknya tidak hanya dirasakan pengusaha transportasi, tetapi pelaku usaha lainnya juga ikut terkena imbasnya. Kesehatan memang penting, tetapi ekonomi juga lebih penting,” tandasnya.

Menurut dia, selama pandemi Covid-19, armada yang dimilikinya hanya bisa beroperasi sekitar 20 persen. Itu karena penumpang bus sepi akibat pandemi. Masyarakat juga masih dibatasi aktifitasnya. Padahal saat mudik Lebaran, armada yang dimilikinya bisa sekitar 90 persen beroperasi. Semakin banyak bus yang beroperasi, maka karyawan akan banyak yang berkerja. “Dari 2.000 karyawan di perusahaan transportasinya, saat ini hanya 300 karyawan yang beraktifitas. Ketika mudik tetap dilarang, bisa jadi banyak karyawan kami yang terpaksa dirumahkan,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, ketika mudik diperbolehkan, para pengusaha transportasi diyakini mau dan siap untuk mematuhi aturan protokol kesehatan yang ditetapkan. Sebab, mereka juga tidak mau berisiko untuk melanggar aturan pemerintah tersebut. “Saya yakin setiap pengusaha bus akan patuh terhadap aturan ketika mudik tetap diperbolehkan. Apalagi dampak dilarangnya mudik ini berimbas terhadap sejumlah sektor usah.

“Seperti pengusaha transportasi darat, laut dan udara ini menunggunya momentum mudik dan balik setahun sekali. Termasuk, pelaku usaha mikro kecil menengah juga menunggu untuk mengais rezeki. Jadi, saya harap tahun ini mudik tahun ini diperbolehkan, dan kami siap mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah saat mudik dibolehkan,” pungkasnya.

(T07-red) 

BERITA LAINNYA