Take a fresh look at your lifestyle.

Upah Minimum Kota Tegal Mulai Disosialisasikan Disnakerin

TEGAL, smpantura.com – Upah minimum tahun 2022 Kota Tegal, mulai disosialisasikan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Disnakerin) Kota Tegal, kepada perwakilan pengusaha dan perusahaan se-Kota Bahari di Khas Tegal Hotel, Rabu (8/12).

Sosialisasi dilakukan setelah diterimanya Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/39 Tahun 2021 tentang upah minimum pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Kepala Disnakerin Kota Tegal, R Heru Setyawan mengatakan, UMK Tahun 2022 yang telah diputuskan melalui Surat Keputusan Gubernur untuk Kota Tegal adalah Rp 2.005.930.52.

“Perusahaan harus sudah siap untuk melakukan penerapan upah minimum tahun 2022. Sebab, pengajuan upah minimum sudah dibahas melalui Dewan Pengupahan. Dimana hasil pembahasan, telah diusulkan ke Wali Kota hingga Gubernur dan besarnya juga menyesuaikan Ketentuan Hidup Layak (KHL),” ujar Heru disela kegiatan.

Ditegaskan Heru, upah minimum berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan dan bagi pekerja yang masa kerjanya lebih dari 12 bulan harus disusun skala pemberian upah oleh tiap-tiap perusahaan.

Ditambahkan, jika ditemui perusahaan yang tidak mentaati, maka pihaknya akan mendampingi pekerja untuk menyampaikan keluhan kepada Satuan Pengawas Ketenagakerjaan (Satwas Naker) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

“Diharapkan setiap perusahaan dapat memberikan surat kesiapan termasuk skala pengupahan kepada dinas terkait dengan batas akhir 31 Desember 2021 dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2022,” pungkas Heru.

Sementara itu, perwakilan Satwas Naker Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Masda Andi Fatoni menyebut, upah minimum pada 35 kabupaten/ kota di Provinsi Jawa Tengah besarannya tercantum dalam lampiran Keputusan Gubernur.

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu adalah upah bulanan terendah, terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok dan tunjangan tetap.

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

“Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan besarnya upah yang telah diberikan,” ucap Masda.

Selain itu, pengusaha juga dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Dalam hal pengusaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Bagi pengusaha yang wilayah kerjanya meliputi beberapa kabupaten/ kota dilarang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari upah minimum yang berlaku di kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu,” tutupnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA