Take a fresh look at your lifestyle.

Bisa Bayar Rp 1,5 M, Silahkan Kelola Parkir

Pansus 1 DPRD Kabupaten Tegal membahas Raperda tentang penataan dan pengelolaan parkir bersama Dishub Kabupaten Tegal, Senin (22/2). Pansus 1 mempersilahkan pihak ketiga mengelola parkir, asalkan bisa menyumbang pendapatan Rp 1,5 M.

74

SLAWI – Panitia Khusus (Pansus) 1 DPRD Kabupaten Tegal membuat sayembara untuk pihak ketiga yang mau mengelola parkir tepi jalan di wilayah kabupaten tersebut. Namun, pihak ketiga diwajibkan menyumbang pendapatan parkir lebih dari Rp 1,5 miliar. Pembayaran retribusi parkir tersebut diminta di awal tahun agar tidak terjadi permasalahan seperti tahun sebelumnya. 

“Kalau ada pihak ketiga yang mau bayar Rp 1,5 miliar untuk pendapatan parkir, silahkan dikelola,” kata Ketua Pansus 1 DPRD Kabupaten Tegal, Munif saat rapat pembahasan Pansus 1 DPRD Kabupaten Tegal bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Tegal, Senin (22/2).

Dikatakan, Pansus 1 yang membahas tentang penataan dan pengelolaan parkir, menilai pengelolaan parkir belum maksimal. Tahun 2020, target yang ditetapkan Rp 1,5 miliar hanya terealisasi Rp 669 juta. Dishub beralasan karena pandemi Covid-19, sehingga pendapatan parkir tepi jalan tidak sesuai terget. Pihaknya berharap agar pengelolaan parkir bisa lebih maksimal. Jika diperlukan bisa kembali dipihakketigakan.

“Tapi jangan seperti sebelumnya. Pihak ketiga tidak membayar sepenuhnya sesuai dengan target. Makanya, harus bayar dimuka,” ujar politisi PKB itu.

Menurut dia, pendapatan pengelolaan parkir tahun 2020, jika dihitung perhari hanya Rp 4 ribu pertitik perhari. Pasalnya, titik parkir yang ada di Kabupaten Tegal sekitar 400 titik. Jika dibagi dengan pendapatan Rp 669 juta, maka pendapatan parkir jauh dari perkiraan Pansus 1. Berdasarkan penelusuran dari Pansus 1, bahwa pendapatan parkir di areal pertokoan MC sekitar Rp 150 ribu perhari.

“Secara penelitian belum ada nilai setoran tiap titik. Tapi kalau dilihat tingkat keramaian tidak mungkin tiap hari hanya dapat Rp 4 ribu perhari,” tegasnya.

Sementara itu, lanjut dia, terkait status juru parkir juga belum ada kejelasan. Namun menurut Dishub, jika juru parkir diangkat menjadi tenaga honoror atau tenaga harian lepas, dibutuhkan anggaran sekitar Rp 4,6 miliar. Dishub bisa menghimpun sekitar Rp 5,6 miliar dikurangi Rp 4,6 miliar, sehingga masih menyisakan pendapatan Rp 1,5 miliar.

“Tapi harus ada kajian mendalam soal ini. Jika benar-benar bisa terealisasi, maka Pansus 1 akan mendukung sepenuhnya,” ujarnya.

Anggota Pansus 1 DPRD Kabupaten Tegal, Memet Said menuturkan, status juru parkir minta diperjelas, termasuk harus mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan. Beban premi asuransi dibebankan kepada Dishub yang mengelola parkir.

“Beban juru parkir itu berat. Jika ada kehilangan helm atau motor, juru parkir yang menggantinya,” pungkasnya.

BERITA LAINNYA