Take a fresh look at your lifestyle.

Wabup : “PSBB dan PKM Sulit Diterapkan di Kabupaten Tegal”

258

SLAWI-Meski jumlah pasien terkonfirmasi positif Korona di Kabupaten Tegal mencapai 16 orang, Pemerintah Kabupaten Tegal, sampai saat ini tidak menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun pembatasan kegiatan masyarakat (PKM), seperti dilakukan Kota Tegal  yang menerapkan PSBB  dan Kabupaten Brebes yang menerapkan PKM.

Wakil Bupati Tegal, Sabilillah Ardie menjelaskan, kebijakan PSBB maupun PKM lebih cocok diterapkan di wilayah perkotaan. Karena daerah perkotaan seperti Kota Tegal, memiliki jumlah penduduk lebih sedikit dibandingkan kabupaten, dan memiliki jumlah aparat dan ASN yang cukup.

Sementara di Kabupaten Tegal, dengan wilayah luas  dan 287  desa/kelurahan serta jumlah penduduknya sekitar 1,4 juta, penerapan PSBB dan PKM sulit untuk diterapkan.

Demikian pula dengan penerapan PKM.Menurut Ardie, PKM  kurang cocok, dan bukan solusi yang tepat untuk dilakukan di wilayah Kabupaten Tegal.

Sebagai  langkah antisipasi selain menerapkan PSBB atau pun PKM, Ardie menyebut, Pemkab Tegal pada tanggal 27 April kemarin sudah mengeluarkan Perda Kabupaten Tegal No 8 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular.

Dalam Perda tersebut, sudah dijabarkan mengenai strategi, bagaimana koordinasi dan mitigasi, serta apa yang dilakukan masing-masing instansi yang ada di Kabupaten Tegal.

Perda itu, juga memuat sanksi bagi masyarakat  yang menghalangi proses penanganan Covid-19, dan sanksi administratif serta sanksi pidananya.

“Nantinya kami akan mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat. Termasuk surat edaran untuk wajib mengenakan masker. Hal ini  sebagai langkah kami untuk menekan angka penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tegal,” jelasnya.

Ardie menjelaskan, jumlah penduduk di Kabupaten Tegal mencapai 1,4 sekian juta, sehingga sangat rentan terjadi celah untuk tidak mematuhi aturan yang sudah ditetapkan.

“Bayangkan saja kalau kita melakukan kebijakan yang sama seperti Kota Tegal di antaranya menutup jalan, berapa banyak yang harus ditutup. Misal kita sudah menutup jalur resmi untuk mudik, tapi tetap masih banyak jalan tikus. Sehingga sekali lagi saya sampaikan kebijakan PSBB dan PKM ini tidak efektif ketika diterapkan di wilayah Kabupaten Tegal,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, Hendadi Setiadji menambahkan, pemberlakuan PSBB yang sesuai Permenkes nomor 9 tahun 2020 ini , ada kriteria  dan persyaratannya.

Persyaratan untuk bisa menerapkan PSBB di antaranya terdapat peningkatan jumlah kasus positif korona yang signifikan. Kasus kematian juga meningkat tajam, dan penyebarannya semakin merata di seluruh Desa. Selain itu ada kasus transmisi lokal.

Disebut transmisi lokal, kata Hendadi, apabila ada  orang yang tertular di Jakarta kemudian menularkan ke anaknya. Kemudian, anak tersebut  menularkan kembali ke temannya. Sedangkan syarat terakhir yaitu kesiapan dampak sosial dan ekonomi.

“Kami  sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan, yaitu seperti meliburkan sekolah dan tempat kerja. Lalu pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di fasilitas umum seperti car free day yang sudah ditiadakan,”sebutnya.

Ditambahkan, pemeriksaan penumpang juga dilakukan di empat titik check point saat ada kendaraan masuk dari luar kota. Sementara itu, tempat wisata juga ditutup. Upaya ini dilakukan guna menekan penularan Covid-19.

Hingga Kamis (14/5), kata Hendadi, jumlah pasien terkonfirmasi positif Korona sebanyak 16 orang. Dari jumlah tersebut, tiga orang meninggal dunia, sepuluh orang dinyatakan sembuh dan tiga orang dirawat di RS. (Sari/Red-06)

 

BERITA LAINNYA