Take a fresh look at your lifestyle.

Tidak Diamanatkan UU, Raperda Jasa Kontruksi Terkesan Dipaksakan

134

SLAWI – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi yang dibahas Panitia Khusus (Pansus) V DPRD Kabupaten Tegal, dinilai dipaksakan. Pasalnya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi tidak ada amanat untuk kabupaten/ kota membuat dalam Perda.

“Usulan dari eksekutif soal Perda Jasa Kontruksi, sebenarnya dalam amanat UU tidak ada. Pantas saja kalau ada fraksi yang menolak membahas Raperda ini,” kata Ketua Pansus V DPRD Kabupaten Tegal, Munif, Senin (15/6).

Dikatakan, Raperda Penyelenggaraan Jasa Kontruksi mendasari UU Nomor 2 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Kontruksi. Dalam aturan tersebut, tidak disebutkan dalam pasal bahwa kabupaten/ kota untuk mengimplementasikan UU dan PP dalam Perda. Namun demikian, sejumlah daerah telah membuat Perda Jasa Kontruksi. Dalam Raperda Jasa Kontruksi, diatur tentang kontrak kerja, kegagalan bangunan, sertifikat badan usaha, serta pembentikan tim pembina jasa kontruksi.

“Ini yang masih harus dibahas secara mendalam, baik dari mulai komposisi tim, maksud dan tujuan, kewenangan dan lainnya. Hal itu juga berkaitan dengan anggaran, karena akan membentuk sebuah lembaga,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal itu.

Lebih lanjut dikatakan, Pansus mulai bekerja kemarin, dan mengundang 13 asosiasi jasa kontruksi untuk dimintai masukan. Kegiatan itu, dilanjukan dengan study komparatif ke Kabupaten Purbalingga, Banyumas dan Cilacap selama tiga hari. “Awalnya DPU mengirim 9 nama asosiasi, tapi Pansus minta 4 asosiasi yang akan diundang. Tapi masukan dari asosiasi minta semuanya saja diundang,” katanya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal, Nursidik menjelaskan, fraksinya menolak ikut membahas Raperda tersebut. Hal itu dikarenakan Kabupaten Tegal belum tuntas dalam menyelesaikan persoalan Virus Korona. Selain itu, pihaknya juga mematuhi peraturan pemerintah untuk tetap melakukan protokol kesehatan selama pendemi Korona. Secara aturan untuk rapat hanya dibatasi 10 orang. Sedangkan, anggota pansus bisa lebih dari 10 orang, belum termasuk pihak-pihak yang diundang.

“Ini Perda tidak begitu urgen, dan pembahasan bisa dilakukan setelah pendemi Korona berakhir. Dengan penolakan itu, secara otomatis juga tidak ikut melakukan kunjungan kerja ke luar daerah,” pungkasnya. (Wiwit-red03)

BERITA LAINNYA