Take a fresh look at your lifestyle.

Terkait Program JPS, Bulog Jelaskan Kronologis Masuknya Beras Luar Daerah

165

SLAWI – Beredar kabar tentang masuknya beras luar daerah dalam distribusi beras program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten Tegal yang dikelola Bulog Cabang Pekalongan, baru-baru ini. Padahal, Bupati Tegal Hj Umi Azizah meminta beras bantuan bagi warga yang berdampak Virus Korona (Covid-19) diambil dari para petani lokal.

“Mobil dengan plat Demak dan plat luar daerah datang ke Gudang Bulog, tapi bukan dari Bulog. Yang bawa dari rice mill asal Kabupaten Tegal yang mengesubkan ke luar daerah,” kata Kepala Bulog Cabang Pekalongan, Ari Apriyansyah, Rabu (13/5).

Ia menegaskan, jika Bulog mengambil beras dari luar daerah dinilai akan menambah beban pengeluaran karena harus ada biaya angkuat. Selain itu, Bulog kenapa harus repot ambil dari Demak hanya untuk memenuhi target penyerapan, karena Bulog sendiri memiliki stok beras yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga enam bulan kedepan. Namun, Bulog tetap konsisten menyerap beras dari petani dan ricemill yang ada di Kabupaten Tegal.

“Jika mau lebih tertib, kedepan Bulog hanya menerima mobil dengan plat Tegal yang dibuktikan dengan STNK,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, edukasi terhadap petani dan ricemill harus ditingkatkan, karena banyak beras petani yang terpaksa ditolak. Hal itu mengingat kualitas beras tidak sesuai dengan kriteria. Pihaknya tidak bisa menunggu lama agar petani bisa menjual beras ke Bulog sesuai kriteria, karena keterbatasan waktu penyerapan. Jika terlalu lama, maka distribusi beras juga akan lamban.

“Kebutuhan beras sesuai dengan pesanan Pemkab Tegal sekitar 1.390 ton. Sedangkan produksi beras di Kabupaten Tegal mencapai puluhan ribu ton, jadi beras petani bisa terserap semua,” beber Ari.

Ditambahkan, Bulog membeli beras petani dengan harga Rp 9.500 perkilogram. Sedangkan, Bulog menjual beras kepada Pemkab Tegal dengan harga Rp 10.000 perkilogram. Dari penjualan itu ada selisi Rp 500 perkilogram yang digunakan untuk biaya angkut hingga ke desa-desa, upah pegawai, dan kredit komersial.

“Jadi keuntungan Bulog hanya Rp 150 perkilogram atau hanya 1,5 persen. Itu sudah sesuai karena minimal keuntungan Bulog 1 persen, keuntungan maksimal 10 persen,” pungkasnya. (H64)

BERITA LAINNYA