Take a fresh look at your lifestyle.

Tak Sesuai Fakta, DPRD Kritisi Satu Jiwa Satu Masker Sudah Terealisasi

- Penyataan Bupati Brebes Saat Konferensi Pers

286

BREBES – Pernyataan Bupati Brebes, Idza Priyanti terkait program satu jiwa satu masker bagi seluruh warga Kabupaten Brebes yang telah terealisasikan, dikritisi anggota DPRD setempat. Sejumlah wakil rakyat menilai penyataan itu keliru, karena data yang disampaikan tidak sesuai fakta di lapangan.

Pernyataan satu jiwa satu masker tersebut diungkapkan Bupati Brebes Idza Priyanti, saat konferensi pers Rabu, 6 Mei 2020 lalu, di ruang OR Setda Pemkab Brebes. Dalam konferensi press itu, Bupati yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Brebes, menyatakan langkah satu jiwa satu masker bagi seluruh warga di Brebes sudah terealisasi sejak 15 hari lalu, melalui dana desa di setiap desa yang ada.

“Kalau kita lihat di lapangan, belum semuanya bisa direalisasikan satu jiwa satu masker ini. Di desa sifatnya satu rumah yang penting mendapatkan masker. Faktanya, satu rumah ada yang dikasih tiga, dua atau empat masker, semetara jumlah anggota keluarganya ada tujuh orang. Sehingga belum melihat jumlah jiwa yang ada,” kritik Wamadiharjo, anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Brebes, Senin (11/5).

Dalam penanganan Covid-19 di Brebes, kata dia, penyataan yang dikeluarkan tim Gugus Tugas harus berdasarkan data yang ada di lapangan. Sebab, penyataan yang tidak sesuai data dan fakta di lapangan akan merepotkan semua pihak. “Yang jadi pertanyaan kami, Bupati mendapatkan data atau laporan ini dari siapa? Kok bisa menyatakan satu jiwa satu masker sudah terealisasi. Ini merepotkan semua pihak,” tandasnya

Di tingkat desa, lanjut dia, saat ini masih terkendala pada proses pencairan dana desa. Banyak desa yang dana desanya hingga kini belum bisa cair. Mereka terpaksa mencari dana talangan untuk pembelian masker tersebut, dengan jumlah yang juga terbatas. “Di desa-desa, saat ini untuk penanganan Covid-19 terpaksa hutang atau dengan dana talangan,” katanya.

Sementara anggota Fraksi PDIP DPRD Brebes, Tri Murdiningsih mengatakan, pernyataan Bupati satu jiwa satu masker sudah terealisasi sejak 15 hari lalu itu, berpotensi menimbulkan perpecahan dan rasa curiga penduduk kepada aparat desa atau kepada kepala desa. “Saya sebagai anggota DPRD dan masuk dalam Badan Anggaran telah mengecek ke beberapa kepala desa. Intinya kepala desa belum berani membelikan penduduknya masker dari sumber dana desa. Ini karena belum ada landasan hukum sebagai Juklak dan Juknis yang keluarkan Pemkab Brebes,” jelasnya.

Ia menyebut, jika pembelian masker kepada masyarakat, lebih banyak bersumber dari swadaya atau donatur termasuk dana insidentil pemerintahan desa. Mungkin Bupati mendapat laporan yang salah dan tidak pernah turun langsung ke desa-desa. Apa yang disampaikan Bupati itu, harus diluruskan dan jangan sampai terjadi gejolak di masyarakat. “Saya prihatin, sejak pernyataan Bupati di masyarakat desa mulai muncul rasa curiga dari masyarakat kepada kades seolah-olah dana masker di korupsi oleh karena belum adanya pembagian masker,” tambahnya.

Terpisah, Sekda Kabupaten Brebes, Djoko Gunawan saat dikonfirmasi menjelaskan, secara kebijakan, Pemkab Brebes telah mengeluarkan surat kepada seluruh desa untuk pemenuhan masker di masyarakat dari sumber dana desa. Namun demikian, dalam realisasinya memang belum seluruhnya dan harus bertahap. Di sisi lain, untuk kebutuhan anggaran, saat ini dana desa tahap pertama sudah 100 persen dicairkan. “Saat ini anggaran dana desa tahap pertama sudah cair seluruhnya. Ini untuk penanganan covid-19 di tingkat desa, termasuk pembelian masker,” pungkasnya.

(setiawan-red2)

BERITA LAINNYA