Take a fresh look at your lifestyle.

Tak Pasang Sistem AIS, Kapal Nelayan Tak Dapat SPB

201

TEGAL – Mulai Agustus 2019, semua kapal yang berlayar di kapal Indonesia dikirim dan diaktifkan Sistem Indentifikasi Otomatis / Sistem Indentifikasi Otomatis (AIS) termasuk untuk kapal penangkap ikan. Jika tidak, maka kapal penangkap ikan tidak akan menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Hal itu disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Tegal, Riswanto, kemarin.

Menurut dia, aturan tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: 16 / PK / AK / 2019 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2019 tentang Pemasangan dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Untuk Kapal Yang Berlayar di Wilayah Perairan Indonesia. “Beban dan persyaratan juga perizinan bagi kapal penangkap ikan untuk bisa melaut sekarang bertambah lagi,” katanya.

Riswanto mengemukakan, dalam satu kapal penangkap ikan, ada tiga lembaga Kementerian yang masing-masing memiliki fungsi dan pengawasaan, serta yang meminta persetujuan, menerima beberapa persyarakatan dokumen kapal yang tidak lengkap. Padahal, selama ini sudah ada kurang dari 16 Item untuk dokumen kapal penangkap ikan harus ada di atas kapal lembaga dan kementerian yang berbeda sebagai persyaratan perizinan untuk bisa melaut. “Para pelaku usaha perikanan tangkap berharap ada penyerderhanaan dokumen perizinan perikanan tangkap, bukan malah sebaliknya yang menambah jumlah yang semakin bertambah. Apalagi ada yang mau memberlakukan persyaratan yang tidak diaktifkan,” katanya.

Dia menjelaskan, fungsi dan pengawasan untuk perikanan tangkap sebenarnya sudah ada pemasangan dan pengaktifan Sistem Pemantauan Kapal (VMS) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Namun, kini melalui Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga mengatur fungsi pengawasaan dengan mewajibkan setiap kapal berbendera Indonesia menginstal dan mengaktifkan Sistem AIS yang berfungsi sama dengan Sistem Pemantauan Kapal (VMS).

“Seharusnya jika fungsi pengawasanya sama, negara bisa menggunakan satu alat pengawas dengan beberapa lembaga atau lembaga yang mengawasinya, bukan setiap lembaga / lembaga yang melakukan pengawasan. Pelaku usaha perikanan tangkap dan nelayan adalah percepatan / percepatan dalam proses perizinan yang tidak memerlukan waktu lama, kestabilan harga harga ikan dan BBM,” tandasnya. (Wawan Hoed/Red01)

BERITA LAINNYA