Take a fresh look at your lifestyle.

Sri Dewi Hirup Udara Bebas Usai Dipenjarakan Mantan Suami

TEGAL, smpantura.com – Sri Dewi (33) warga Kelurahan Tegalsari, akhirnya kembali menghirup udara bebas usai menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tegal, Selasa (28/12).

Ibu rumah tangga ini dipenjarakan Budi Santoso, yang tak lain merupakan mantan suaminya atas dugaan kasus pemalsuan akta autentik jual beli kapal.

Kuasa hukum Sri Dewi, Binton Sianturi mengatakan, kliennya itu bebas setelah menjalani masa tahanan sejak September 2021 lalu.

Dalam petikan putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN.Tgl, menyatakan Sri Dewi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Menjatuhkan pidana kepada Sri Dewi, dengan pidana penjara selama tiga bulan.

Menurut Binton Sianturi, kliennya itu didakwa karena telah memasukkan keterangan palsu pada akta otentik pada Januari 2020. Padahal, hal itu dilakukan kliennya atas dasar permintaan Budi Santoso.

“Apa yang dilakukan klien saya itu atas suruhan mantan suaminya dan seharusnya tidak bisa dipidanakan,” ujar Binton kepada wartawan, Selasa (28/12).

Binton menerangkan, dalam kasus kliennya, sebenarnya tidak ada fisik kapal yang dijualbelikan. Sri Dewi dan Budi Santoso hanya membeli dokumen kapal saja. Namun, setelah kapal jadi, barulah dokumen itu dipasang dan diurus surat perizinannya.

Lebih lanjut dikatakan Binton, kasus itu semestinya tidak bisa dipidanakan mengingat kasus tersebut masuk ranah penggelapan dalam rumah tangga yang diatur Pasal 367 KUH Pidana dan proses perceraian masih berjalan di Pengadilan Agama.

“Itu merupakan harta gono-gini. Karena belum ada putusan pengadilan yang inkrah tentang penetapan harta gono-gini,” jelasnya.

Kepada wartawan, Sri Dewi mengaku ikhlas harus menjalani tiga bulan penjara karena kelalaiannya. Namun, dirinya sama sekali tidak bermaksud melakukan apa yang telah dituduhkan.

“Alhamdulillah, saya bersyukur bisa kembali bebas dan kumpul bersama keluarga. Semoga kasus ini menjadi pelajaran untuk siapa saja, termasuk diri saya sendiri,” singkat Dewi.

Sementara, saksi ahli hukum pidana, Azmi Syahputra mengatakan, dalam akta jual beli maka harus ada fakta berupa barang. Akta jual beli tidak hanya sekadar narasi atau ilustrasi.

Ia menilai, surat akta tanpa adanya bukti validitas maka harus dikesampingkan. Bahkan, dari awal semestinya proses pemidanaan sudah batal.

“Karena yang dijualbelikan, misalkan rumahnya atau kapalnya supaya bisa difungsikan. Kalau tidak bisa difungsikan, berarti ada yang salah. Artinya ada kesesatan fakta dalam peristiwa ini,” jelas saksi ahli dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta ini.

Dalam kesempatan itu, Azmi juga menyampaikan catatan yang bisa dijadikan edukasi hukum kepada masyarakat, untuk menghindari laporan-laporan yang asal lapor.

“Tidak boleh asal. Karena ada ancaman bagi orang yang melapor seolah-olah ada peristiwa pidana, tapi tidak ada pidananya,” ungkapnya. (T03-red)

BERITA LAINNYA