Take a fresh look at your lifestyle.

Pertumbuhan Ekonomi Pekalongan di Tahun 2019 Turun

PEKALONGAN – Pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan pada tahun 2019 cenderung melambat dibanding tahun 2018 yakni dari 5,69% menjadi 5,5%. Meski demikian, laju pertumbuhan itu masih lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional.

Demikian Wali Kota Pekalongan, Saelany Machfudz dalam pidato pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2019 dalam rapat paripurna DPRD setempat yang berlangsung Jumat malam. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Balgis Diab itu, juga dihadiri Wakil Wali Kota Afzan Arslan Djunaid, Sekda Sriruminingsih, pimpinan OPD, dan anggota DPRD setempat.

Menurut Wali Kota, perlambatan pertumbuhan ekonomi itu terjadi karena kondisi ekonomi makro yang kurang positif perkembangannya. Di sisi lain target sektor unggulan seperti industri pengolahan, perdagangan, dan jasa berhasil tumbuh sesuai target dalam RPPJMD yaitu tumbuh 4,8%. Sektor industri pengolahan berkontribusi 20,88% dan sektor perdagangan dan jasa 21,79% terhadap total PDRB Kota Pekalongan.

Indikator lain, kata dia, untuk kontribusi PAD terhadap APBD menunjukkan hal positif karena dari 19,80% pada tahun 2018 naik menjadi 22,16% pada tahun 2019. ‘’Ini menunjukkan peningkatan kemandirian Kota Pekalongan,’’ katanya.
Menurut dia, kenaikan tersebut didorong atas kenaikan pendapatan pajak daerah yang naik dari Rp 70,6 miliar menjadi 87,6 miliar tahun 2019 (naik 24,12%).

Wali Kota juga menjelaskan mengenai pencapaian target indikator misi wali kota. Ada 23 indikator yang digunakan, namun dari sejumlah itu, lima di antaranya tidak tercapai. Indikator yang dicapai menurut dia, adalah angka partisipasi sekolah sudah 97,13%, penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan pencapaian 12,83% dari target 8,7%. Keterbukaan informasi publik oleh OPD pada kategori baik dengan capaian 67,7% (target 50%), cakupan layanan sarpras pemukiman perkotaan mencapai 88,17%, kawasan kumuh 0,69%, pemenuhan ruang publik ramah lingkungan 63,64%, kepadatan lalu lintas 0,84% dan pendidikan keagamaan dan karakter 83,67%.

Sedangkan indikator yang belum tercapai terkait dengan pendidikan terakreditasi A sebesar 52% belum tercapai, angka harapan hidup, pengangguran terbuka belum memenuhi target hingga 3,7%, indeks profesionalitas ASN yang hanya 60,54% dan target luas wilayah genangan banjir dan rob yang ditarget luas genangannya hanya seluas 18,54% dari wilayah Kota Pekalongan tetapi masih ada 23,36% wilayah tergenang.

Menurut Wali Kota, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan basis data, implementasi bertahap transaksi nontunai untuk pendapatan daerah, peningkatan pelayanan dengan penerapan e-SPT dan penambahan fungsi pembayaran, pemanfaatan teknologi informasi, pemeriksaan pajak daerah serta mengevaluasi perda terkait pajak daerah.

(trias.p-red2)

BERITA LAINNYA